 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET Jakarta – Agenda reformasi Polri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memunculkan dinamika politik baru.
“Presiden Prabowo ingin menunjukkan kendali penuh atas agenda reformasi kepolisian,” ujar pengamat politik Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, di Jakarta, Selasa (23/9).
Pada 17 September 2025, Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian. Sebelum dilantik, Dofiri lebih dulu mendapat kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan.
“Penunjukan ini disertai rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di tingkat presiden yang juga melibatkan tokoh luar, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD,” kata Henri.
Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal. Tim ini beranggotakan 52 perwira tinggi dan diketuai Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
“Gerak cepat Kapolri bisa dibaca dua sisi,” tegas Henri. “Di satu sisi menunjukkan Polri proaktif dan siap berbenah. Namun di sisi lain bisa diartikan sebagai upaya defensif untuk mempertahankan struktur yang sudah dibangun.”
Henri menilai penunjukan Dofiri sebagai sinyal kuat bahwa Presiden ingin mengendalikan langsung agenda reformasi dari Istana. “Dofiri adalah lulusan terbaik Akpol 1989 yang dikenal berintegritas. Ini pesan politik yang jelas,” katanya.
Ia menambahkan, “Kenaikan pangkat kehormatan bagi Dofiri adalah manuver politik Presiden. Prabowo memilih sosok senior yang bukan dari lingkaran loyalis Kapolri.”
Henri juga menilai hubungan Presiden dan Kapolri kini diuji.
“Listyo Sigit memang menyatakan siap mendukung kebijakan presiden. Tetapi pembentukan tim internal dengan komposisi besar bisa dimaknai sebagai langkah mengamankan posisi dan pengaruh petinggi Polri dari kemungkinan rekomendasi radikal tim presiden,” ujarnya.
Menurut Henri, keberhasilan Prabowo melaksanakan reformasi Polri akan menjadi tolok ukur soliditas pemerintahannya hingga 2029.
“Kalau Presiden berhasil, kepercayaan publik akan pulih. Tapi kalau reformasi hanya jadi wacana, publik akan menilai pemerintah tidak tegas,” tegasnya.
Henri menutup, “Dua hingga tiga pekan ke depan akan terlihat apakah kedua tim ini bisa bersinergi atau justru berjalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri, potensi ketegangan politik di lingkar kekuasaan akan semakin besar.”