MEDIWARTA.NET,BALANGAN — Polres Balangan mengingatkan masyarakat yang melakukan pendulangan maupun penambangan emas secara manual agar tidak mengabaikan legalitas. Penggunaan alat sederhana atau metode tradisional bukan berarti aktivitas tersebut bebas dari aturan hukum. Penambangan tanpa izin atau dilakukan di luar wilayah yang diperbolehkan dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan berujung pada sanksi pidana.
Kapolres Balangan AKBP Arif Mansyur Supartono melalui Kapolsek Lampihong IPDA Zaidi menyampaikan, aspek legalitas tetap menjadi syarat utama dalam setiap kegiatan penambangan emas, terlepas dari metode dan peralatan yang digunakan.
“Kegiatan penambangan emas tetap harus dilakukan pada wilayah yang diperbolehkan dan berdasarkan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang IPDA Zaidi kepada PijarKalimantan.com, Rabu (7/10/2026).
Menurut Zaidi, penggunaan peralatan sederhana tidak dapat dijadikan alasan untuk menganggap kegiatan pertambangan terbebas dari ketentuan hukum. Aktivitas penambangan tetap harus memiliki dasar perizinan dan dilakukan di wilayah yang secara hukum diperbolehkan.
Ia meminta masyarakat tidak melakukan penambangan secara sembarangan, terutama di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan, merusak lingkungan, mencemari sungai, atau mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
Risiko tersebut tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan. Aktivitas pertambangan tanpa kendali juga dapat menimbulkan persoalan keselamatan serta konflik kepentingan dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertambangan rakyat, Zaidi meminta agar status wilayah dan legalitas perizinannya dipastikan terlebih dahulu melalui instansi yang berwenang.
Polri, kata dia, tetap mengedepankan langkah persuasif dan pembinaan terhadap masyarakat. Namun pendekatan tersebut bukan berarti hukum dikesampingkan.
Terhadap kegiatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, aparat akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Editor Ahm


