MEDIAWARTA.NET, BANJARMASIN-Semakin waktu berjalan dalam menghadapi penyebaran wabah Pandemi Covid-19 pemerintah pusat melalui pemerintah daerah terus mengejar angka jumlah Vaksinasi penduduk di tiap daerah baik kabupaten dan kota termasuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
Hal ini langsung di sampaikan Anang Rosadi Selaku LSM (Lembaga Suadaya Masyarakat) MAMPUS, menyampaikan langsung Ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Tentang Vaksinasi Anak 6 - 11 Tahun yang di selengarakan oleh pemerintah untuk membantu menghambat penyebaran Covid-19.
Anang Rosadi langsung mengatakan Dihadapan Angota Dewan Komisi IV dan dihadiri Awak media (12/1/2022).
"Siapa pun pemimpin yang memburu Rakyat untuk ikut Program Pemerintah,kita tidak tau apa yang disuntikan oleh Tim Vaksinasi itu,"ujarnya
"Perlu diketahui Virus varian baru Umicron di dikatakan yang sudah bervaksin banyak yang kena, tidak perlu kita ikuti kalau cara pemerintah begini,"ungkapnya
"Apalagi Presiden dan Wakil Presiden yang di gajih oleh Rakyat kenapa harus memaksakan untuk di vaksinasi yang mau silahkan bervaksin akan tetapi yang tidak mau janganlah dipaksakan ,"tambahnya dengan satir
"Sementara Administrasi Selalu diwajibkan diperlihatkan kartu vaksinasi di pemerintahan,hal itu sangat menghambat masyarakat dalam beratminitrasi,"tuturnya
Intinya 'kata Anang Rosadi ' ini merupakan hak asasi manusia tidak boleh ada pemaksaan apalagi sampai sampai diiming imingi hadiah sepeda motor dan umroh segala macam.
(mediawarta.net/Tim)