MEDIAWARTA.NET, BANJARBARU-Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Kelompok Masyarakat Pemerhati Hukum (AKMPH) Kalsel yang menggelar aksi demo di halaman Kantor Setdaprov Kalsel di Kota Banjarbaru, Senin (25/7/2022).
Mendesak Gebernur Kalsel yang sering disapa Paman Birin, untuk segera mencopot Muhammadun sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.
Aliansyah sebagai kordinator aksi menyampaikan Muhammadun sebagai Kadisdikbud Kalsel selalu bikin kegaduhan dengan melontarkan statement-statement yang tidak pantas dilakukan seorang kepala dinas.
"Kepala Dinas Pendidikan itu berbeda dengan kepala dinas lain. Apa yang dia sampaikan akan digugu dan ditiru oleh guru, kepala sekolah dan siswa," ujarnya.
Yang paling bikin heboh, beber Aliansyah, Madun sapaan akrab Muhammadun, mendoakan para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK untuk bisa nambah istri dalam group WhatsApp kepala sekolah.
"Ini sama sekali tidak mendidik. Tidak mudah bagi ASN untuk nambah istri, semua ada aturannya, termasuk harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama," cetus Aliansyah dengan lantang.
"Gubernur tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi karena akan menjadi bumerang dan merugikan bagi pemerintahan Paman Birin. Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelanga," tegasnya
“Jangan-jangan nanti ada kepala dinas yang berani ngomong nyabu itu (memakai psikotropika sabu-sabu) boleh. Jadi, jangan anggap biasa setiap omongan atau guyonan dari pejabat. Kami khawatir yang bersangkutan sebenarnya tidak layak jadi kepala dinas, tetapi dipaksakan. Kami juga khawatir, diduga ada gangguan psikologis kejiwaan dan kami sarankan agar Kadisdikbud Kalsel diperiksa kejiwaannya,” cetus Aliansyah.
Menurutnya, kedatangan mereka melakukan demonstrasi di kantor gubernur sebagai penyampai aspirasi para guru. Selama ini, imbuh dia, para tenaga pendidik, baik guru maupun kepala sekolah berkeluh kesah sejak Muhammadun menjabat Kadisdikbud Kalsel.
“Selama menjabat Kadisdikbud Kalsel, Muhammadun selalu mengeluarkan spekulasi dan situasi tidak enak di dunia pendidikan Kalsel lantaran sudah berulang kali membuat manuver dan pernyataan meresahkan,"cetusnya
"Yang terakhir, kepala sekolah dibilang boleh beristri lebih dari satu. Padahal ada aturan jelas yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berbuat demikian. Kalau kepala dinas lalu bilang ucapan itu hanya guyon, ini berbahaya, karena menyesatkan,” imbuhnya
Aliansyah menekankan, ucapan seorang kepala dinas, baik yang diucapkan langsung maupun melalui media sosial (medsos), akan rujukan atau dasar bagi dunia pendidikan dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Husnul Hatimah mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang tidak berada di tempat mengaku menerima dan akan menyampaikan keinginan para aktivis kepada atasannya.
“Kami akan pelajari dan disampaikan ke pimpinan. Kami juga akan bentuk tim terkait dengan permasalahan ini. Jadi mohon menunggu sementara tim bekerja,” ujar Husnul.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman yang juga menemui para aktivis menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kedatangan mereka.(mediawarta.net/Tim)
Sumber; dilansir berbrapa media
Editor : RUM