 |
| Bahauddin |
MEDIAWARTA.NET, BANJARMASIN -Gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Selatan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejati salah satunya Masyarakat Gabungan Aliansi KMPIB (Kelompok Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Banua), Kamis (6/10/2022).
Kordinator aksi Bahauddin yang didamping H. Aliansyah dan Udin Palui, Bahauddin dalam orasinya membeberkan beberapa poin, diantaranya; Meminta kepada Pemerintah Pusat agar mengevaluasi dan Mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara yang di duga mengakibatkan jalan Nasional KM.171 Desa satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Longsor.
Ia juga Meminta kepada DIRKRIMSUS Polda Kalimantan Selatan untuk menindak atas adanya dugaan aktivitas pertambangan yang mengakibatkan Longsornya badan Jalan Provinsi KM. 171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu karena disekitarnya ada aktivitas Pertambangan Batubara
Massa yang tergabung juga Meminta kepada DIRKRIMSUS Polda Kalimantan Selatan agar menelisik terkait AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang digunakan pada sejumlah perusahaan di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu terutama pada IUP Pertambangan batubara yang mengakibatkan Jalan Nasional KM.171 Desa satui barat longsor dan IUP Pertambangan Batubara di sepanjang Jalan Nasional Kecamatan Satui Tanah Bumbu
Disisi lain bahauddin juga Mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terkait rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengawasan pertambangan batubara pada wilayah Jalan Nasional KM.171 Desa satui Barat yang mengakibatkan Longsor.
"Sehingga dalam hal ini, patut kita pertanyakan Kepada Dinas ESDM Propinsi kalimantan Selatan terkait Penggunaan Jaminan reklamasi lahan Batubara,"tegasnya (mediawarta.net/tim)