.jpeg) |
| Kemenko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra |
MEDIAWARTA.NET, JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menanggapi pemberitaan media Israel, Ynet, yang menyebut Indonesia sedang menjajaki normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5).
Ia mengakui bahwa Israel pernah menyatakan dukungan atas pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), namun dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara. Permintaan tersebut, menurutnya, telah ditolak oleh pemerintah Indonesia.
“Saya hadir dalam sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan berpidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada pembahasan seperti yang diberitakan media Israel itu,” ujar Yusril.
Lebih lanjut, ia menyebut penggunaan istilah "normalisasi" oleh media Israel sebagai keliru, mengingat Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.
Yusril juga menegaskan bahwa pencalonan Indonesia untuk masuk OECD tidak tergantung pada dukungan Israel.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen penuh mendukung kemerdekaan Palestina dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Baru setelah itu Indonesia bisa mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik,” tegasnya.
Sebelumnya, media Israel Ynet mengklaim bahwa Indonesia dan Israel telah melakukan perundingan rahasia pada 2024 mengenai upaya normalisasi hubungan sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Artikel itu berjudul Indonesia's president says ready for normalization with Israel if Palestinian state dan menyebut kesepakatan tersebut disertai komitmen Israel untuk mencabut penolakan terhadap Indonesia di OECD.
EDITOR RUM