TANAH LAUT – Upaya memperkuat pemahaman hukum dan mencegah pelanggaran internal terus dilakukan di lingkungan kepolisian. Polres Tanah Laut menerima kegiatan Sosialisasi Hukum yang digelar Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Selatan di Aula Satya Brata Mapolres Tanah Laut, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Tanah Laut Kompol Thomas Afrian, S.H., S.I.K., M.H., para pejabat utama, kapolsek jajaran, serta perwakilan dari berbagai satuan fungsi dan personel Polsek di wilayah hukum Polres Tanah Laut.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah Polda Kalsel untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Pemahaman hukum yang baik dinilai penting untuk memastikan setiap personel bekerja secara profesional, proporsional, dan sesuai aturan.
Dalam pemaparannya, tim Bidkum Polda Kalsel menyampaikan materi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain itu, peserta juga diberikan penekanan mengenai pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan internal Polri guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Tim Bidkum menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan hukum serta aturan kedinasan yang berlaku. Kepatuhan tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Wakapolres Tanah Laut Kompol Thomas Afrian menyambut positif pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat menyerap materi yang diberikan dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Melalui kegiatan ini, wawasan hukum personel semakin meningkat. Dengan pemahaman yang baik, anggota diharapkan mampu menghindari berbagai bentuk pelanggaran serta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Melalui sosialisasi hukum tersebut, Polres Tanah Laut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan taat hukum guna mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan Polri yang Presisi.
