 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,BANJARMASIN – Polresta Banjarmasin mendorong kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan penyampaian pelaksanaan program Kapolri di Aula Mathilda Polresta Banjarmasin, Kamis (15/10/2026), dengan melibatkan pemerintah kota, perwakilan perusahaan, pimpinan hotel, dan Bhabinkamtibmas.
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin mengatakan program Poliran tidak semestinya berhenti sebagai agenda koordinasi atau kegiatan seremonial. Program tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, sejumlah perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pimpinan hotel se-Kota Banjarmasin, pimpinan perusahaan, serta personel Bhabinkamtibmas.
Dalam program ini, Polri didorong berperan sebagai penghubung antara pencari kerja, pemerintah, dan dunia usaha. Peran tersebut dapat dijalankan melalui pendataan warga yang belum bekerja, pemetaan keterampilan, identifikasi kebutuhan pelatihan, serta penyampaian informasi lowongan kerja yang terverifikasi.
Polresta Banjarmasin juga mendorong fasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan maupun lembaga pelatihan. Langkah ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasar.
Namun, efektivitas program tersebut akan bergantung pada tindak lanjut di lapangan. Pendataan pencari kerja, ketersediaan lowongan, kesesuaian keterampilan, hingga komitmen perusahaan menjadi faktor penting agar kolaborasi tidak berhenti pada pertemuan antarlembaga.
Polresta Banjarmasin berharap sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, pelaku usaha, dan masyarakat dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan warga.
Melalui Poliran, kepolisian berupaya memperluas peran pelayanan publik, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong penyelesaian persoalan sosial. Hasil program ini pada akhirnya perlu diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, terutama terbukanya akses kerja bagi warga yang masih menganggur.
Editor Ahm
