 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU — Sebanyak 68 peserta pelatihan kerja menerima sertifikat kompetensi dalam penutupan Job Fair 2026 di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026). Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Polda Kalimantan Selatan berupaya mempersempit kesenjangan keterampilan pencari kerja sekaligus mendorong dunia usaha membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan dengan memperbanyak informasi lowongan pekerjaan. Ketersediaan tenaga kerja harus diimbangi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, kemauan bekerja harus didukung dengan keahlian, kompetensi, dan keterampilan yang relevan," ujar Rosyanto dalam sambutannya.
Sebanyak 68 peserta tersebut telah mengikuti pelatihan dalam empat bidang, yakni teknik listrik, teknik kendaraan ringan, pengolahan data, dan bahasa Jepang. Keempatnya dinilai memiliki peluang di pasar kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Namun, sertifikat bukanlah jaminan seseorang langsung memperoleh pekerjaan. Kapolda mengingatkan para lulusan agar terus meningkatkan kemampuan, disiplin, dan integritas ketika memasuki dunia kerja.
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Iwan Ristiantianto, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel Dr. Fatmasari Said, serta sejumlah pimpinan perusahaan dan pelaku usaha.
Menurut Rosyanto, Poliran merupakan bagian dari semangat Polisi Bersama Masyarakat. Peran kepolisian, kata dia, tidak semata-mata menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti sektor pertanian sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Kalimantan Selatan memiliki potensi ribuan hektare lahan yang dapat dikembangkan untuk komoditas produktif, antara lain jagung dan sorgum.
Pengembangan pertanian tersebut berpeluang menciptakan pekerjaan berantai, mulai dari budidaya, pengoperasian alat dan mesin pertanian, pengolahan hasil panen, hingga distribusi dan pemasaran.
Polda Kalsel turut mendorong minat masyarakat melalui dukungan kepastian harga pembelian jagung pipil basah sebesar Rp4.000 per kilogram dalam program pengembangan pertanian yang diinisiasi kepolisian daerah tersebut.
Di sisi lain, Kapolda meminta pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan balai pelatihan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi, menurut dia, harus diarahkan pada kebutuhan nyata pasar kerja, bukan sekadar menghasilkan lulusan pelatihan.
Integrasi informasi kebutuhan tenaga kerja secara digital juga didorong agar kompetensi pencari kerja dapat dipertemukan dengan kebutuhan perusahaan.
Tantangannya kini bukan hanya mencetak tenaga kerja terampil, melainkan memastikan mereka benar-benar terserap. Tanpa komitmen perekrutan dari dunia usaha dan kesesuaian kompetensi, sertifikat pelatihan berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa kepastian pekerjaan.
Editor Ahm
