 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat pada Rabu, (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut di tengah proses politik di DPR yang mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.
"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Pernyataan singkat Budi Arie itu muncul setelah Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik terkait wacana pemakzulan Gibran yang dipersoalkan karena dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berlangsung di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terutama menyangkut persoalan dokumen pendidikan Gibran.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri tersebut, pernyataan itu perlu dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian atau pengunduran diri yang telah diproses secara konstitusional.
Dengan demikian, perkembangan politik ini masih menunggu kejelasan mengenai status resmi Gibran serta tindak lanjut mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Editor Ahm
