![]() |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,BARABAI – Dugaan penyalahgunaan Bio Solar bersubsidi untuk menopang operasional ratusan armada angkutan batu bara menyeret nama seorang pengusaha asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. Praktik yang diduga berlangsung sejak 2024 hingga 2026 itu kini menjadi sorotan setelah tim investigasi mengklaim menemukan pola pengambilan BBM subsidi dari sejumlah SPBU, pengangkutan menggunakan truk tangki, hingga penyalurannya ke armada pengangkut batu bara (19/11/2026).
Pengusaha tersebut disebut-sebut memiliki sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan. Namun, dugaan kepemilikan, pola distribusi, serta keterlibatannya dalam praktik tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.
SPBU DIDUGA MENJADI TITIK AWAL DISTRIBUSI
Berdasarkan keterangan sumber yang mengaku terlibat dalam penelusuran lapangan, Bio Solar subsidi diduga diambil menggunakan armada truk milik pengusaha tersebut maupun kendaraan angkutan yang disewa secara khusus.
BBM itu diduga berasal dari sejumlah SPBU yang disebut memiliki keterkaitan dengan pengusaha tersebut. Selanjutnya, Solar diangkut menggunakan truk tangki, salah satunya disebut bertuliskan PT PSKU, sebelum dibawa ke lokasi penampungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional armada angkutan batu bara.
"Dia tidak perlu membeli dari pihak lain. SPBU-nya diduga milik sendiri, truk pengangkutnya juga tersedia, sementara armada batu baranya beroperasi dalam jumlah besar. Polanya diduga saling terhubung," ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber tersebut, armada angkutan batu bara beroperasi siang dan malam. Pengisian BBM disebut berlangsung di dua lokasi berbeda di dalam area workshop.
Jumlah kendaraan yang beroperasi diklaim mencapai ratusan unit. Salah satu lokasi yang disebut menjadi bagian dari aktivitas tersebut berada di Desa Budi Mulya, Kabupaten Tapin.
Jika dugaan ini terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran distribusi BBM. Ada pertanyaan lebih besar mengenai bagaimana BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor tertentu justru diduga masuk ke rantai pasokan operasional angkutan batu bara.
EMPAT SPBU MASUK DALAM PENELUSURAN
Tim investigasi menyebut sedikitnya empat SPBU yang diduga berkaitan dengan pola pengambilan Bio Solar tersebut, yakni:
1. SPBU 64-714-05 di Desa Riwa, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan.
2. SPBU 64-713-07 di Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
3. SPBU 64-713-06 di Duriang Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten HST.
4. SPBU 64-713-03 di Kapuh, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST.
Keempat lokasi itu diduga menjadi titik awal pengambilan BBM sebelum diangkut menuju tempat penampungan dan selanjutnya disalurkan untuk kebutuhan armada angkutan batu bara.
Meski demikian, pencantuman nomor SPBU tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan pengelola maupun pemiliknya. Status kepemilikan, pola penyaluran, serta dugaan penyimpangan harus diuji melalui dokumen distribusi, rekaman transaksi, data penyaluran, dan pemeriksaan aparat berwenang.
KELANGKAAN SOLAR DAN ARMADA YANG DISEBUT TAK KEHABISAN BBM
Penelusuran yang diklaim berlangsung sejak 2024 hingga 2026 itu disebut menemukan sejumlah pola yang dianggap mencurigakan.
Pada 2024, tim mengaku mulai menaruh perhatian terhadap kondisi Bio Solar yang kerap sulit diperoleh di sejumlah SPBU tersebut. Di sisi lain, menurut sumber, armada angkutan batu bara yang diduga berkaitan dengan pengusaha itu tetap beroperasi tanpa kendala pasokan BBM.
Memasuki 2025, pola pengambilan BBM disebut semakin berulang. Sementara pada 2026, tim mengklaim telah mendokumentasikan sejumlah aktivitas pengangkutan Bio Solar menggunakan truk tangki.
Sumber juga menyebut kendaraan yang digunakan untuk mengambil BBM harus diisi hingga penuh sesuai arahan di SPBU yang ditunjuk.
Klaim tersebut membutuhkan pengujian lebih lanjut. Dokumentasi visual, waktu pengisian, volume BBM, nomor kendaraan, serta bukti transaksi menjadi bagian penting untuk memastikan apakah aktivitas itu benar merupakan penyimpangan distribusi BBM subsidi.
DUGAAN KETERLIBATAN KELUARGA DAN PENGELOLA SPBU
Penelusuran itu juga memunculkan dugaan adanya keterlibatan anggota keluarga pengusaha dalam pengelolaan sejumlah SPBU.
Mereka disebut menempati posisi manajerial atau jabatan strategis yang diduga berkaitan dengan pengaturan distribusi dan pengawasan penyaluran BBM.
Namun, informasi mengenai struktur pengelolaan tersebut masih perlu dikonfirmasi. Tidak cukup hanya berdasarkan hubungan keluarga atau keterangan sumber untuk menyimpulkan adanya keterlibatan dalam dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
DUGAAN BEKINGAN APARAT PERLU DIUJI
Lamanya dugaan aktivitas tersebut, besarnya jumlah armada, serta banyaknya lokasi yang disebut terlibat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi.
Tim investigasi juga mengangkat dugaan adanya pihak aparat yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Akan tetapi, hingga informasi ini disusun, belum terdapat bukti terverifikasi yang dapat memastikan adanya keterlibatan ataupun perlindungan dari oknum aparat.
Dugaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai rumor. Jika terdapat bukti mengenai penyalahgunaan kewenangan atau pembiaran, aparat pengawas internal maupun lembaga penegak hukum perlu menelusurinya secara objektif.
APARAT DAN PERTAMINA PERLU MEMBUKA DATA
Persoalan ini membutuhkan penelusuran serius dari aparat penegak hukum, BPH Migas, serta Pertamina sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan semestinya tidak hanya menyasar kendaraan pengangkut, tetapi juga menelusuri asal-usul BBM, volume penyaluran, catatan transaksi SPBU, identitas pengangkut, lokasi penampungan, hingga pihak yang menerima dan menggunakan BBM tersebut.
Sebab, apabila dugaan penyalahgunaan terbukti, persoalannya menyangkut hak masyarakat atas BBM bersubsidi dan potensi kerugian negara.
Pengusaha yang disebut dalam penelusuran ini juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan dugaan kepemilikan SPBU, penggunaan armada tangki, serta tuduhan penyaluran Bio Solar untuk operasional angkutan batu bara.
Pertanyaan mendasarnya kini: apakah Bio Solar subsidi benar-benar disalurkan kepada konsumen yang berhak, atau justru diduga menjadi sumber energi murah bagi bisnis angkutan batu bara?
Jawabannya harus dibuka melalui pemeriksaan bukti, bukan sekadar saling melempar tuduhan.
Editor Ahm


