 |
| Dua surat resmi Dishut Kalsel memunculkan pertanyaan serius mengenai penggunaan kawasan hutan di Tanah Bumbu. Sejumlah media mendatangi kantor PT Borneo Indobara untuk meminta klarifikasi, tetapi belum berhasil menemui pejabat berwenang Doc istimewa |
MEDIAWARTA.NET,BANJARMASIN – Persoalan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT Borneo Indobara (BIB) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kembali menjadi sorotan. Dua surat resmi Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel tertanggal 29 Oktober 2026 mencatat sekitar 203,93 hektare kawasan Hutan Produksi berada di luar poligon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT BIB tahun 2024. Masyarakat Transparansi Anti Korupsi (MATRAS) mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen izin tambang, tetapi membongkar dasar penggunaan kawasan tersebut.
Ketua MATRAS, Taufik Irwansyah, mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan pada kawasan yang dilaporkan itu dapat berlangsung, apa dasar hukumnya, dan bagaimana status perizinannya pada setiap periode kegiatan.
Pertanyaan tersebut bukan tanpa dasar. MATRAS mengaku telah menerima dua surat resmi Dishut Kalsel sebagai jawaban atas pengaduan Nomor 002 dan 003/SKU/LSM-MATRAS/IX/2026.
Sorotan ini muncul di tengah langkah pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari (PT KEL) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melalui Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.
Dalam kasus PT KEL, verifikasi lapangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan kegiatan pertambangan tanpa PPKH pada kawasan seluas 275,9025 hektare. Rinciannya, 170,4459 hektare berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan 105,4566 hektare di luar WIUP. Seluruh WIUP seluas 3.500 hektare kemudian dikembalikan kepada penguasaan pemerintah.
Bagi MATRAS, tindakan tersebut menjadi pengingat bahwa IUP bukan tiket bebas untuk menggunakan kawasan hutan tanpa persetujuan yang dipersyaratkan.
Namun, Taufik menegaskan persoalan PT KEL tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran oleh PT BIB. Perkara di Tanah Bumbu harus diuji berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan hasil pemeriksaan aparat.
Surat pertama Dishut Kalsel Nomor 500.4.3.11/2798/Dishut/2026 memuat hasil analisis spasial terhadap lokasi di Desa Sebamban Lama, Kabupaten Tanah Bumbu.
Dishut mencatat areal seluas 18,39 hektare. Sebanyak 0,99 hektare berada pada fungsi Hutan Produksi (HP), sedangkan 17,40 hektare masuk fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).
Seluruh areal tersebut berada dalam wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Hutan Rindang Banua (HRB), berdasarkan SK Nomor 72/MENLHK/SETJENHPL/2021.
Hasil pencocokan batas perizinan menunjukkan sekitar 17,40 hektare berada di luar batas IUP PT BIB.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penggunaan areal tersebut apabila benar dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang pertambangan.
“Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas penunjang pertambangan PT BIB di luar batas IUP-nya, terlebih areal tersebut berada dalam wilayah PBPH PT HRB,” kata Taufik.
Pertanyaan semakin mengemuka setelah Dishut menerbitkan surat kedua bernomor 500.4.3.11/2799/Dishut/2026 mengenai hasil analisis spasial di Desa Satui Barat dan Desa Sekapuk, Kecamatan Satui.
Hasil penghitungan ulang menunjukkan luas keseluruhan areal mencapai 317,78 hektare. Rinciannya, 311,30 hektare merupakan Hutan Produksi dan 6,48 hektare masuk Area Penggunaan Lain (APL).
Dari total tersebut, 107,37 hektare teridentifikasi berada dalam area PPKH PT BIB berdasarkan Keputusan Nomor 1629 Tahun 2024.
Dengan demikian, sekitar 203,93 hektare kawasan Hutan Produksi berada di luar poligon PPKH yang menjadi acuan analisis Dishut.
Angka tersebut patut mendapat perhatian serius. Bukan untuk langsung menjatuhkan tuduhan, melainkan untuk memastikan apakah penggunaan kawasan memiliki dasar hukum yang sah.
MATRAS juga menyoroti perbedaan periode kegiatan. Pengaduan Nomor 003 berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan pada 2010–2017, sedangkan PPKH yang menjadi acuan dalam surat Dishut terbit pada 2024.
“Pertanyaannya, bagaimana dasar penggunaan kawasan hutan pada periode 2010 sampai 2017? Apakah saat itu sudah terdapat IPPKH atau persetujuan penggunaan kawasan hutan lainnya? Kemudian, bagaimana status sekitar 203,93 hektare Hutan Produksi yang berada di luar poligon PPKH tahun 2024?” ujar Taufik.
Menurutnya, PPKH 2024 tidak otomatis menjawab legalitas penggunaan kawasan pada periode sebelumnya. Riwayat IPPKH maupun persetujuan lain harus dibuka dan dicocokkan dengan lokasi serta masa berlakunya.
Di sinilah pemeriksaan aparat diperlukan. Jangan sampai persoalan ratusan hektare kawasan hutan hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen, tanpa kejelasan mengenai aktivitas, perizinan, dan pihak yang bertanggung jawab.
MATRAS turut menyoroti posisi PT HRB sebagai pemegang PBPH yang wilayah perizinannya mencakup areal di Sebamban Lama.
Taufik meminta aparat menelusuri hubungan hukum antara PT BIB dan PT HRB. Apakah terdapat perjanjian kerja sama, persetujuan penggunaan areal, pemberian akses, atau bentuk hubungan hukum lainnya?
Termasuk apakah PT HRB mengetahui penggunaan areal tersebut, apakah menerima manfaat ekonomi, dan bagaimana kewajiban pengelolaan serta perlindungan kawasan hutan dijalankan.
“Kami tidak mendahului kesimpulan bahwa HRB telah melakukan pelanggaran. Tetapi hubungan hukum antara BIB dan HRB harus diperiksa. Jangan sampai penggunaan kawasan dalam wilayah PBPH hanya dilihat dari sisi perusahaan tambang, sementara kedudukan pemegang PBPH tidak ditelusuri,” tegasnya.
Bagi MATRAS, pemeriksaan harus menyentuh seluruh rantai perizinan. Tidak cukup hanya memperlihatkan IUP, sementara dasar penggunaan kawasan hutan dan kesesuaian batas kegiatan belum terurai.
Persoalan ini juga telah diupayakan untuk dikonfirmasi langsung kepada perusahaan.
Pada Rabu (11/11/2026), sejumlah awak media siber mendatangi kantor PT BIB untuk meminta penjelasan mengenai hasil analisis spasial Dishut Kalsel dan dugaan penggunaan kawasan hutan yang disampaikan MATRAS.
Namun, upaya tersebut belum menghasilkan keterangan resmi. Para jurnalis belum berhasil menemui pihak perusahaan yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh jawaban langsung dari PT BIB mengenai 203,93 hektare kawasan Hutan Produksi yang teridentifikasi berada di luar poligon PPKH tahun 2024.
Belum adanya klarifikasi bukan berarti perusahaan mengakui ataupun membenarkan dugaan tersebut. Namun, pertanyaan publik mengenai dasar perizinan kawasan hutan tetap membutuhkan jawaban yang terang.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT BIB untuk memberikan klarifikasi, termasuk menunjukkan dokumen perizinan dan menjelaskan riwayat penggunaan kawasan pada periode yang dipersoalkan.
Taufik menegaskan, MATRAS tidak meminta aparat menyamakan perkara PT KEL dengan persoalan PT BIB. Kedua perkara memiliki fakta dan proses hukum masing-masing.
Namun, ia meminta prinsip penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan diterapkan secara konsisten, tanpa membedakan perusahaan maupun wilayah.
“Yang kami dorong adalah konsistensi penegakan hukum. Jika pemerintah dapat menindaklanjuti temuan pertambangan tanpa PPKH di Papua, maka dugaan penggunaan kawasan hutan tanpa PPKH di Tanah Bumbu juga harus diperiksa secara serius. Jangan sampai penegakan hukum berbeda hanya karena lokasi dan perusahaan yang berbeda,” ujarnya.
MATRAS meminta aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah menelusuri seluruh dokumen perizinan, riwayat PPKH dan IPPKH, kesesuaian batas IUP, serta hubungan hukum antara perusahaan tambang dan pemegang PBPH.
Sebab, persoalan kawasan hutan tidak boleh berhenti pada perdebatan angka dan dokumen. Publik berhak mengetahui apakah setiap kegiatan memiliki dasar hukum yang sah, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara memastikan kawasan hutan terlindungi.
Pemberitaan ini memuat hasil analisis spasial Dishut Kalsel dan pernyataan MATRAS. Posisi sekitar 203,93 hektare di luar poligon PPKH tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana atau kegiatan pertambangan ilegal. Hal tersebut masih memerlukan pemeriksaan terhadap riwayat perizinan dan kondisi faktual di lapangan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT BIB, PT HRB, Dishut Kalsel, Kementerian Kehutanan, serta aparat penegak hukum sesuai prinsip akurasi, keberimbangan, dan praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik.
Wrinter Farouk
Editor Ahm
