 |
| Aliansyah |
Dengan berjalan kaki para petani sawit menuju Kantor Kejaksaan ¹Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan sambil Berorasi untuk menyuarakan Aspirasinya sambil membentangkan Spanduk yang berisikan Permasalahan kegagalan perusahaan sawit yang ada di Barito Kuala (Batola).
Puluhan massa Petani tersebut di terima oleh Kasi/ Penkum Kejati Kalsel Romadu Novalino beserta jajarannya.
Kordinator Aksi Aliansyah yang juga Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) dalam Orasinya mengatakan,
"Kejaksaan Barito Kuala jangan jadi alat perusahaan untuk mengintimidasi dan mengancam para petani sawit, " harapnya.
Ia juga meminta kepada kepala daerah harus bisa bertanggung-jawab atas carut-marut permasalahan perkebunan sawit di Batola"ingat izin pribsip siapa yang tanda tangan", katanya.
Lebih lanjut dalam orasinya Aliansyah sebagai perpanjang-tanganan para petani sawit mengatakan.
" kami meminta agar para petani sawit yang ada di Batola jangan sampai dijadikan kambing hitam atas gagalnya Pihak perusahaan dalam mengelola perkebunan, " tegasnya.
"Tadi di sampaikan teman-teman dari Barito Kuala adanya dugaan oknum Kejari di sana mengintimidasi, menakut-nakuti dan mengancam petani sawit di sana, seharusnya mereka di panggil diajak diskusi, ngomong, mencari solusi jangan sampai aparat hukum jadi alat untuk menakut-nakuti rakyat, jangan sampai aparat hukum jadi alat perusahaan "katanya.
Perusahaan sawit yang bekerja di Barito kuala seharusnya 6 tahun sudah berhasil, sudah ada hasil yang di terima ini sudah 9 tahun mereka tidak berhasil dalam mengelola tata perkebunan di Barito Kuala, sehingga jangan sampai kegagalan perusahaan petani jadi kambing hitam sehingga hukum jangan di jadikan alat untuk menakut-nakuti rakyat, jangan sampai aparat penegak hukum kejaksaan di batola jadi alat oleh perusahaan untuk mengintimidasi dan mengancam para petani sawit, " sesalnya.
"Kejaksaan itu musuhnya bukan petani sawit, juga bukan rakyat kalimantan Selatan, tapi musuh mereka adalah para koruptor para maling-maling duit rakyat para kontraktor yang mengeruk kekayaan dari proyek pemerintah para anggota dewan yang memanfaatkan jabatan dari kunjungan kerja dan makelar proyek dengan modus poker dan lainnya, "pungkasnya.
.