 |
| H.Aliansyah |
MEDIAWARTA.NET, BANJARMASIN -Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel H.Aliansyah angkat bicara terkait pembuatan film Walikota Banjarmasin yang berjudul 'Jendala Seribu Sungai'.
Dana APBD yang seharusnya di peruntukan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan insparatuktur atau peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih kurang malah di gunakan untuk kepentingan Kepala Daerah dalam pembuatan film.
"Kalau mau menjadi pemain film tidak usah menjadi kepala daerah, kan sudah ada fashionnya masing masing, kenapa harus menjadi pemain Film kalau pakai dana APBD, cukup mengundang produser film kalau alur ceritanya bagus dan menarik tidak perlu mengeluarkan biaya pasti bisa di bikin film tuturnya H.Aliansyah
Ketua KPK-APP yang lantang dalam berorasi itu juga menambahkan, diduga ada indikasi korupsi, kerena pembuatan film dari angaran APBD,Sarat kepentingan politik apalagi dananya tidak transparan dan hanya modus saja untuk menggrogoti uang rakyat apalagi hasilnya belum tentu uang tersebut bisa kembali. jadi kenapa harus membuat Film, seharusnya dinas terkait cukup menawarkan konsep kepada pihak swasta tanpa menggelontorkan anggaran sehingga uang rakyat bisa terselamatkan(15/11/2022).
Diketahui pembuatan Film itu Digagas oleh Pemko Banjarmasin, melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), film itu digarap sejak awal November tadi. Ditarget rampung tahun ini.
Anggaran yang dikucurkan cukup besar. Menilik dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banjarmasin, nominal anggaran yang digunakan senilai Rp6,6 miliar. Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarmasin tahun 2022.
Lantas, apakah pembuatan film itu sudah sepengetahuan Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Banjarmasin?
"Buat apa Kepala Daerah bermain Film dengan mengunakan angaran sangat besar, sedangkan kita masih berjibaku untuk pembaikan ekonomi seusai covid -19 lalu," geramnya
"jangan sampai pembuatan film hanya menjadi modus untuk merampok uang rakya padahal hasilnya jauh, artinya uang yang di keluarkan daerah tidak sepadan dengan hasil yang di dapatkan,"pungkasnya
Lebih lanjut Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi menyebut anggaran pembuatan film tersebut tidak pernah dibahas secara rinci dalam rapat anggaran.
“Pembuatan film ini sama sekali tidak pernah dibahas bersama dengan DPRD. Rapat bersama dewan terkait pembahasan anggaran, namun secara terinci tidak dikatakan untuk pembuatan film, kadang dalam klusual nama kegiatannya itu dikaburkan, bisa saja promosi,” ujarnya yang dilansir dari Kalimantan Post
Penulis :Chandra
Editor : Rum