 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,TANAH LAUT — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Laut memicu kritik warga terhadap pemerintah daerah dan DPRD. Saat aparat TNI-Polri meningkatkan kesiapsiagaan, warga Bati-Bati mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman asap, gangguan kesehatan, dan meluasnya kebakaran.
Seorang warga Kecamatan Bati-Bati yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan respons pemerintah daerah belum terasa di tengah meningkatnya kewaspadaan masyarakat.
Menurut dia, aparat keamanan sudah terlihat bergerak menghadapi potensi karhutla. Namun, keberadaan kepala daerah maupun DPRD Tanah Laut dinilai belum sebanding dengan situasi yang dihadapi warga di lapangan.
“Sekarang ini Kalimantan sedang menghadapi karhutla, Tanah Laut juga. Polres dan TNI sudah siaga. Tapi kami melihat bupati, wakil bupati dan DPRD seakan-akan biasa saja,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan personel pemadam dan aparat keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir langsung memastikan keselamatan warga, terutama di kawasan yang mulai terdampak asap.
Karhutla, menurut dia, bukan sekadar persoalan memadamkan titik api. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap masalah pernapasan.
“Yang kami pertanyakan itu kepeduliannya. Masyarakat ingin melihat pemerintah turun, mengecek kondisi warga, memastikan pelayanan kesehatan dan memastikan kalau keadaan memburuk ada langkah yang jelas,” katanya.
Warga meminta Pemkab Tanah Laut segera mengambil langkah preventif. Pembagian masker, pemeriksaan kesehatan, pemantauan kualitas udara, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai penting dilakukan di wilayah yang terdampak asap.
Kawasan Kecamatan Bati-Bati, Gunung Raja hingga Pengayuan disebut warga sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kalau memang asap sudah mengganggu masyarakat, pemerintah bisa turun membagikan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Minimal masyarakat merasa diperhatikan. Jangan hanya menunggu ada warga yang sakit baru bergerak,” ujarnya.
Sorotan warga juga menyasar sejumlah agenda hiburan dan festival yang tetap berlangsung di tengah ancaman karhutla. Salah satunya Tala Ethnic dan sejumlah kegiatan lainnya.
Warga menegaskan tidak menolak kegiatan kebudayaan. Namun, pemerintah diminta mampu membaca skala prioritas ketika masyarakat berhadapan dengan ancaman bencana dan kualitas udara yang memburuk.
“Bukan berarti semua kegiatan harus dibatalkan. Tapi lihat situasinya. Ketika masyarakat menghadapi karhutla, asap, bahkan khawatir rumah dan lingkungan mereka terdampak, sementara pejabat terlihat sibuk dengan festival, wajar kalau masyarakat mempertanyakan prioritas,” ucapnya.
Kritik serupa diarahkan kepada DPRD Tanah Laut. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, DPRD dinilai tidak semestinya hanya menunggu laporan administratif dari pemerintah daerah.
Warga meminta wakil rakyat turun ke lapangan, mengecek kesiapan pemerintah, sekaligus memastikan kebijakan dan anggaran penanganan karhutla benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“DPRD jangan hanya muncul saat rapat atau acara seremonial. Dalam kondisi seperti ini harusnya ikut turun dan memastikan pemerintah bekerja. Kalau ada anggaran penanganan bencana, masyarakat juga berhak tahu bagaimana kesiapan dan penggunaannya,” ujarnya.
Menurut warga tersebut, langkah konkret yang dapat segera dilakukan antara lain memetakan wilayah rawan karhutla, memastikan kesiapan personel dan peralatan, memantau kualitas udara, mendistribusikan masker, membuka pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ia juga meminta pemerintah tidak menunggu karhutla membesar sebelum bertindak. Respons terlambat, kata dia, hanya akan membuat beban penanganan semakin berat.
“Jangan sampai setelah parah baru semua bergerak. Sekarang aparat sudah siaga, masyarakat juga sudah waspada. Pemerintah daerah harusnya berada paling depan untuk memastikan masyarakat aman dan masyarakat yang terdampak merasa diperhatikan,” pungkasnya.
Editor Cor
