MEDIAWARTA.NET,JAKARTA, — Presiden Prabowo Subianto memasuki dua tahun pemerintahan dengan modal politik kuat dan sejumlah agenda besar, mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, capaian pemerintah masih harus diuji melalui hasil nyata bagi masyarakat (12/09/2026)
Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers
Dua tahun dinilai terlalu singkat untuk menghakimi pemerintahan yang belum menyelesaikan separuh masa jabatan. Namun, periode ini cukup untuk membaca arah kepemimpinan, cara Presiden menggunakan kekuasaan, serta kemampuannya menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan.
Prabowo memiliki karakter nasionalisme dan gagasan kuat tentang kedaulatan negara. Pengalaman panjang di militer dan politik membuatnya cenderung melihat negara sebagai kekuatan yang harus mandiri dalam menghadapi persaingan global.
Namun, negara kuat tidak cukup dibangun dengan presiden yang tegas. Negara membutuhkan hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, serta institusi yang dipercaya masyarakat.
Salah satu agenda terbesar pemerintahan Prabowo adalah MBG. Dalam rancangan APBN 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun. Besarnya program membuat pemerintah dituntut memperketat standar gizi, keamanan pangan, distribusi, dan pengawasan.
Agenda swasembada pangan juga perlu dibuktikan dengan data. Cadangan beras pemerintah yang disebut telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton merupakan perkembangan penting. Namun, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada jumlah cadangan. Petani harus semakin sejahtera, harga pangan terjangkau, produktivitas meningkat, dan ketergantungan impor berkurang secara berkelanjutan.
Di bidang politik, kemampuan Prabowo merangkul banyak kekuatan membuat koalisi pemerintah semakin besar. Kondisi ini memberikan stabilitas, tetapi sekaligus berisiko mempersempit ruang oposisi. Demokrasi tetap membutuhkan kritik dan kontrol agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi.
Prabowo juga menghadapi tantangan dalam memastikan kabinet bekerja efektif. Menteri tidak semestinya hanya menjadi pelaksana yang selalu berkata setuju kepada presiden. Kabinet yang sehat harus mampu memberikan kritik dan koreksi sebelum keputusan diambil.
Menjelang tahun ketiga pemerintahan, sedikitnya lima hal perlu diperkuat: institusi negara, meritokrasi, disiplin fiskal, komunikasi publik, serta ruang kritik. Loyalitas politik tidak boleh mengalahkan profesionalisme.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak ditentukan oleh banyaknya program atau besarnya koalisi politik. Ukurannya sederhana: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
Anak miskin harus memperoleh gizi lebih baik, petani semakin sejahtera, lapangan kerja bertambah, pendidikan membaik, hukum dipercaya, korupsi ditekan, dan birokrasi semakin profesional.
Menjelang persaingan Pemilu 2029, evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden menjadi penting. Pejabat yang tidak efektif harus berani dievaluasi, termasuk melalui pergantian jika diperlukan.
Profesionalisme dan meritokrasi harus lebih diutamakan daripada loyalitas yang hanya mampu menyenangkan atasan.
Dua tahun pertama dapat menjadi masa konsolidasi. Namun, tahun-tahun berikutnya harus menjadi masa pembuktian. Sebab sejarah tidak menilai seorang presiden dari seberapa besar kekuasaan yang dikumpulkannya, melainkan dari apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.
Editor Ahm
