MEDIAWARTA.NET,BALANGAN — Kegiatan akademik di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, tersendat sejak Juli 2026 setelah sejumlah dosen dan tenaga kependidikan mengaku belum menerima gaji selama 2 hingga 5 bulan. Di tengah tunggakan itu, pembangunan sarana dan prasarana kampus disebut tetap berjalan.
Informasi tersebut disampaikan sejumlah dosen pada 11 September 2026. Mereka menyebut besaran gaji yang belum dibayarkan berkisar Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan. Jika dihitung berdasarkan jumlah tenaga pendidik yang terdampak, nilai hak yang tertunggak disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Seorang perwakilan dosen mengatakan mereka tetap memiliki kewajiban mengajar, tetapi kondisi pembayaran gaji yang berlarut-larut membuat kegiatan perkuliahan terganggu.
“Kami tetap siap mengajar. Tapi ini sudah berbulan-bulan hak kami belum dibayar. Sampai ada kejelasan, kami tidak bisa masuk,” ujarnya.
Dampaknya dirasakan mahasiswa. Penjadwalan perkuliahan disebut ikut terganggu. Sejumlah mahasiswa bahkan telah menyampaikan surat kepada pihak universitas mengenai persoalan tersebut.
Mahasiswa berharap persoalan itu tidak mengganggu keberlanjutan pendidikan, termasuk program “1000 Sarjana” yang menjadi salah satu program pendidikan di Balangan.
Persoalan kian menjadi sorotan karena pada saat hak dosen dan tenaga kependidikan disebut tertunggak, aktivitas pembangunan fasilitas kampus di Jalan A. Yani, Haur Batu, Paringin, yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan, masih berlangsung.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran yayasan. Seorang orang tua mahasiswa meminta pengelolaan dana yayasan dibuka secara transparan, terutama terkait pembayaran hak tenaga pendidik.
“Kalau dana untuk bangun ada, kami minta yayasan menjelaskan secara transparan terkait pembayaran hak tenaga pendidik,” katanya.
Namun, hingga berita ini ditulis, pihak yayasan belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran gaji, jumlah kewajiban yang tertunggak, maupun sumber pendanaan pembangunan kampus.
Persoalan ini juga mendorong desakan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait turun tangan. Sejumlah mahasiswa dan pihak lainnya meminta Pemerintah Kabupaten Balangan, DPRD Balangan, serta LLDIKTI Wilayah XI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut.
“Ini menyangkut keberlangsungan pendidikan. Harus ada kejelasan pengelolaan dana yayasan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa juga mendorong DPRD Balangan menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak yayasan untuk meminta penjelasan mengenai tunggakan gaji dan keberlangsungan kegiatan akademik.
Hingga Kamis sore, belum diperoleh pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, DPRD Balangan, maupun LLDIKTI Wilayah XI mengenai langkah penanganan persoalan tersebut.
Para tenaga pendidik menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni pembayaran seluruh hak gaji dosen dan tenaga kependidikan dalam waktu tujuh hari kerja, audit penggunaan dana yayasan secara terbuka oleh lembaga berwenang, pelaksanaan RDP oleh DPRD Balangan, serta evaluasi terhadap komitmen yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan.
Persoalan ini kini bukan semata soal gaji. Ketika hak tenaga pendidik tertunda dan perkuliahan ikut tersendat, yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan proses pendidikan mahasiswa.
Editor Ahm
