MEDIAWARTA.NET,BANJARMASIN — Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Provinsi Kalsel, Forkopimda, dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta sepakat membentuk Forum Rektor dan Crisis Center untuk memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman banjir, serta persoalan sosial di Banua. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan koordinasi di Banjarmasin, Senin (26/10/2026).
Pertemuan tersebut juga membahas pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta persoalan ketenagakerjaan, terutama dampak penghentian operasional sejumlah usaha pertambangan terhadap pekerja.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat mitigasi bencana melalui kajian ilmiah dan rekomendasi berbasis sains.
Menurut dia, penanganan karhutla selama ini melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, UPTD, dan relawan. Namun, upaya pemadaman perlu diimbangi langkah pencegahan jangka panjang agar kebakaran tidak terus berulang.
“Masukan dari perguruan tinggi, seperti rencana restorasi lahan gambut dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sangat berharga untuk penanganan dan pencegahan jangka panjang di Kalimantan Selatan,” kata Rosyanto, sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid.
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan, pembentukan Forum Rektor dan Crisis Center ditujukan untuk menyatukan komunikasi antarlembaga sekaligus memperluas penyebaran informasi mengenai penanganan bencana.
Melalui forum tersebut, perguruan tinggi diharapkan dapat meneruskan informasi dan hasil koordinasi kepada dosen serta mahasiswa. Dengan begitu, langkah pemerintah dan unsur terkait dalam menghadapi bencana dapat diketahui lebih luas oleh masyarakat.
“Hari ini kami memfasilitasi pertemuan antara Forkopimda dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kita sepakat membentuk semacam Forum Rektor dan Crisis Center agar informasi dan berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan dapat tersampaikan dengan jelas,” ujar Muhidin.
Selain kebencanaan, Muhidin menyinggung isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan. Ia menyebut kendala pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan persoalan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sempat menghambat operasional tambang hingga sejumlah pekerja dirumahkan.
Dengan terbitnya RKAB, pemerintah berharap kegiatan pertambangan dapat kembali berjalan normal. Namun, pemulihan operasional tersebut tetap bergantung pada penyelesaian kendala yang dihadapi masing-masing perusahaan.
Sementara itu, perwakilan perguruan tinggi menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Forum Rektor diharapkan menjadi wadah untuk mengoptimalkan kontribusi akademisi, mulai dari penelitian kebencanaan hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan penanganan di lapangan.
Pembentukan forum dan Crisis Center tersebut menjadi langkah koordinasi lintas sektor. Efektivitasnya akan ditentukan oleh tindak lanjut yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kemampuan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Editor Ahm
