 |
| Doc istimewa |
MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi menggulirkan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, (11/11/2026). Langkah politik di Senayan itu dipicu polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang dinilai berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama perwakilan anggota pengusul dan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Jakarta. Jumlah pengusul mencapai 120 orang berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani.
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan delapan fraksi telah menyerahkan dukungan terhadap penggunaan hak konstitusional tersebut.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari delapan fraksi," kata Saan.
Komposisi pengusul berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Dukungan lintas fraksi itu memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi berhenti sebagai perdebatan di ruang publik. Isu tersebut kini memasuki arena politik formal DPR, meski usulan pemakzulan belum otomatis menjadi keputusan pemberhentian wakil presiden.
Saan menyatakan pimpinan DPR menghormati usulan tersebut dan akan membawanya ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Polemik ijazah menjadi pintu masuk
Fraksi PKS menilai terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya menyangkut persyaratan sebagai wakil presiden.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut persoalan tersebut juga berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan pengajuan HMP berkaitan dengan legitimasi jabatan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menurutnya memiliki relevansi dengan persoalan tersebut.
"Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," ujar Ahmad Doli.
Adapun anggota Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan polemik ijazah Gibran perlu segera mendapatkan penyelesaian. Menurut dia, perdebatan berkepanjangan mengenai persoalan tersebut telah menyedot energi politik tanpa memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Namun, alasan dan penilaian para pengusul itu tetap harus diuji melalui mekanisme konstitusional. Pengajuan HMP bukan bukti bahwa Gibran telah melakukan pelanggaran hukum ataupun otomatis kehilangan legitimasi jabatannya.
Jalan pemakzulan tidak sesederhana tanda tangan
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berdasarkan Pasal 210 ayat (1), usulan HMP dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR. Dokumen pengajuan juga harus disertai materi, alasan, serta bukti yang relevan dengan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan presiden maupun wakil presiden.
Dengan 120 anggota yang telah menandatangani usulan, jumlah pengusul melampaui ambang minimal tersebut. Namun, dukungan itu belum cukup untuk menjadikan HMP sebagai keputusan resmi DPR.
Pasal 210 ayat (3) UU MD3 mensyaratkan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Keputusan juga harus memperoleh persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Jika disetujui, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk memeriksa dan mengkaji materi usulan. Hasil pemeriksaan kemudian dibawa kembali ke rapat paripurna.
Apabila ditolak, proses HMP berakhir. Sebaliknya, jika disetujui, DPR dapat melanjutkan proses sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
Pasal 215 UU MD3 mengatur bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dengan demikian, perjalanan politik Gibran masih panjang. Dari 120 tanda tangan, persetujuan paripurna, pemeriksaan pansus, hingga proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi dan MPR, seluruh tahapan harus dilalui sebelum ada keputusan pemberhentian.
Senayan kini membuka babak baru pertarungan politik. Namun, satu hal harus tetap dijaga: pemakzulan bukan sekadar adu jumlah suara, melainkan proses konstitusional yang menuntut dasar hukum, bukti, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Editor Ahm
