 |
| Doc istimewa |
MEDIAWARTA.NET,TANAH LAUT – Polres Tanah Laut mengingatkan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut agar tidak menganggap kekerasan seksual dan perundungan digital sebagai persoalan sepele. Melalui Unit Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Tipid PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Orang (PPO) Satreskrim, polisi menggelar edukasi hukum mengenai ancaman pidana kedua tindakan tersebut, Rabu (11/11/2026).
Dalam sosialisasi itu, Iptu Jim Sembiring dan Briptu Risqa Ina Hamama, S.H., tampil sebagai narasumber. Mereka membedah ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sekaligus mengingatkan mahasiswa terhadap konsekuensi hukum dari perilaku perundungan di ruang digital.
Polisi menekankan, kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran norma sosial. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, ancaman sanksi bagi pelaku, hingga hak-hak korban yang wajib dilindungi.
Pesan lain yang mengemuka adalah keberanian melapor. Korban maupun pihak yang mengetahui adanya kekerasan seksual didorong tidak memilih diam atau membiarkan tindakan tersebut terus berlangsung.
Di ruang digital, polisi juga mengingatkan bahwa layar ponsel bukan tempat berlindung dari hukum. Penghinaan, intimidasi, ancaman, hingga penyebaran konten yang merugikan orang lain dapat membawa konsekuensi hukum.
Penggunaan media sosial, menurut para narasumber, harus disertai tanggung jawab. Jejak digital dapat meninggalkan dampak panjang, baik terhadap korban maupun pelaku.
Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., mengatakan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa sekaligus mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan kampus.
Melalui Unit IV Tipid PPA dan PPO Satreskrim, Polres Tanah Laut berharap mahasiswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban hukum, tetapi juga berani mengambil sikap ketika menyaksikan tindakan kekerasan.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kampus semestinya menjadi ruang aman untuk belajar dan berkembang, bukan tempat berkembangnya kekerasan seksual maupun perundungan yang berlindung di balik kebebasan berekspresi.
Editor Ahm
