![]() |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menempatkan Brigadir Jenderal TK dalam penempatan khusus (patsus) setelah namanya terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Perwira tinggi bintang satu itu diduga mendapat perintah dari Irjen Ahrie Sonta untuk menjalankan fungsi surveillance atau pengawasan. Hingga Rabu, 18 November 2026, Propam masih mendalami keterlibatannya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan penempatan khusus tersebut.
"Iya (dipatsus)," kata Trunoyudo, Rabu, 18 November 2026.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap Brigjen TK masih berlangsung. Propam terus mendalami dugaan pelanggaran profesi yang berkaitan dengan perkara penyadapan tersebut.
"Itu tentu masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut," ujarnya.
Penempatan khusus merupakan tindakan pengamanan internal terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Nama TK Muncul dalam Rantai Perintah
Nama Brigjen TK mencuat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan rantai perintah dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.
Dalam penjelasannya, Suyudi menyebut Irjen Ahrie Sonta, yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), diduga menerima perintah dari Jenderal LSP. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Hasil penyadapan itu diduga dilaporkan kepada pihak pemberi perintah. Ahrie juga disebut memerintahkan TK menjalankan fungsi pengawasan atau surveillance.
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.
Namun, hingga kini Polri belum mengungkap secara terperinci siapa sasaran pengawasan yang diperintahkan kepada TK maupun bentuk kegiatan surveillance yang dijalankannya.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya membenarkan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen. Ia menyatakan yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di Biro Wabprof Divisi Propam.
Keterangan TK juga didalami dalam penyidikan pidana untuk mengurai peran masing-masing pihak.
Kasus Menyeret Sejumlah Jenderal
Perkara dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka disebut telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Masuknya Brigjen TK ke ruang patsus menambah panjang daftar personel yang diperiksa dalam perkara tersebut. Namun, penempatan khusus tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana.
Publik kini menunggu lebih dari sekadar pernyataan bahwa pemeriksaan masih berjalan. Polri perlu membuka secara terang siapa yang memberi perintah, siapa yang menjalankan penyadapan, siapa yang mengawasi, dan untuk kepentingan apa akses kepolisian diduga digunakan.
Jika kewenangan aparat benar-benar disalahgunakan untuk mengakses informasi secara ilegal, persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin internal. Ini menyangkut batas kekuasaan aparat, perlindungan privasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Editor Ahm


