 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,YOGYAKARTA– Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meninjau Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kawasan Malioboro, Kamis (12/11/2026), menyusul kericuhan demonstrasi oleh massa tak dikenal pada Rabu dini hari. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau situasi keamanan setelah Polda DIY menyatakan wilayah Yogyakarta memiliki indikator kerawanan berwarna merah.
Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo mengungkapkan, kondisi tersebut telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Yogyakarta dinilai memiliki posisi strategis sekaligus menjadi salah satu barometer situasi nasional.
"Betul, bahwa DIY menjadi barometer juga. Nah kemudian DIY dari sisi intelijen ini ada suatu kondisi yang memang ada suatu kerawanan. Jadi warna merah," kata Langgeng di Mapolda DIY, Rabu (11/11/2026) malam.
Menurut Langgeng, kedatangan Kapolri bukan sekadar kunjungan formal. Suyudi ingin melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memberikan asistensi kepada jajaran kepolisian daerah dalam menangani situasi keamanan.
Kapolri, kata Langgeng, menekankan agar seluruh tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku. Instruksi itu secara khusus menyangkut larangan penggunaan kekerasan oleh anggota Polri.
"Beliau jelas menekankan jangan sampai dengan aksi dengan kekerasan dari anggota Polri, karena ini akan timbul satu masalah besar," ujar Langgeng.
Ia mengklaim terdapat upaya memancing aparat agar bereaksi berlebihan terhadap massa aksi. Bahkan, menurut dia, sejumlah skenario kekerasan terhadap personel kepolisian dikhawatirkan dapat memicu kerusuhan lebih luas.
"Polisi dikejar secara individu, nanti diharapkan polisinya panik, memukul sampai tak berdaya hingga meninggal. Ini menjadi pemicu kerusuhan nasional," kata Langgeng.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan Kapolda meminta seluruh personel menahan diri. Aparat diminta tidak terpancing provokasi, terlebih tindakan kekerasan dapat memperkeruh situasi dan memperbesar konflik.
Langgeng juga menyinggung insiden di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebut terdapat upaya memancing polisi masuk ke lingkungan kampus ketika kericuhan berlangsung.
"Polisi dipancing peristiwa Bundaran UGM itu, polisi dipancing masuk UGM, massa masuk ke UGM, kemudian masuk lingkungan UGM, kemudian massa memancing supaya polisi masuk ke kampus," ujarnya.
Pernyataan mengenai indikator kerawanan merah dan dugaan skenario pemancingan aparat merupakan klaim Kapolda DIY yang perlu dijelaskan lebih lanjut kepada publik. Apa indikator intelijen yang mendasarinya? Siapa pihak yang diduga mengorganisasi kericuhan? Apa bukti yang telah dikantongi kepolisian?
Pertanyaan tersebut penting agar situasi keamanan tidak hanya dijelaskan melalui dugaan dan pernyataan sepihak. Setiap tuduhan harus ditopang bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, instruksi Kapolri agar anggota tidak menggunakan kekerasan harus menjadi pedoman nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan saat situasi memanas. Penanganan demonstrasi wajib menghormati hak menyampaikan pendapat, melindungi masyarakat, serta menghindari tindakan represif.
Aparat memang berkewajiban menjaga keamanan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga negara.
Situasi Yogyakarta kini menjadi ujian bagi kepolisian: menjaga ketertiban tanpa membungkam kebebasan berpendapat, sekaligus membuktikan setiap dugaan provokasi melalui proses hukum yang transparan.
Editor Ahm
