 |
| Doc istimewa |
MEDIAWARTA.NET,JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius setelah penyidik Polri menggeledah kediaman Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 5 November 2026. Kasus yang disebut berlangsung sejak 2025 itu menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Perkembangan ini membuka pertanyaan besar tentang pengawasan internal dan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian.
Fakta tersebut dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, laporan polisi terkait dugaan penyadapan diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Penyidik kemudian memeriksa enam saksi dan empat ahli sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 1 November.
"Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan," kata Suyudi.
Penyidikan bergerak cepat. Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ahrie ditangkap dan ditahan pada 2 November, sedangkan Eko menjalani pemeriksaan pada 3 November.
Nama Jenderal Listyo Sigit kemudian masuk dalam daftar tersangka. Ia ditangkap dan ditahan pada 4 November. Sehari setelahnya, penyidik menggeledah kediamannya.
"Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi)," ujar Suyudi.
Penetapan Irjen Slamet Uliandi melengkapi empat nama perwira tinggi yang disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik juga memeriksa enam personel bagian monitoring, sejumlah saksi, serta para tersangka. Pada 11 November, Slamet menjalani pemeriksaan tambahan sebelum dialihkan menjadi tahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri.
Empat tersangka yang disebut dalam pemaparan Kapolri ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan terhadap seorang presiden bukan perkara ringan. Jika terbukti dilakukan secara ilegal, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan juga menyangkut perlindungan privasi, batas kewenangan aparat, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.
Publik membutuhkan penjelasan yang lebih terang: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, perangkat apa yang digunakan, ke mana hasil penyadapan disalurkan, serta apa motif di balik tindakan tersebut?
Penggeledahan kediaman seorang jenderal dan penetapan empat perwira tinggi sebagai tersangka tentu menjadi perkembangan besar. Namun, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada daftar nama dan kronologi penangkapan. Penyidik harus membuka konstruksi perkara secara terukur dan mempertanggungjawabkan setiap langkah hukum.
Komisi III DPR pun memiliki ruang pengawasan untuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui pernyataan semata. Kepercayaan itu diuji ketika aparat harus mengusut dugaan pelanggaran yang melibatkan lingkaran internalnya sendiri.
Meski demikian, seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Editor Ahm
