 |
| Foto KPK |
Dari perkembangan kasus ini Pada kamis (18/11/2021) malam dari konfrensi pers resmi yang di lakukan oleh KPK kepada awak media status tersangka telah resmi diberikan kepada Bupati HSU Abdul Wahid Oleh KPK, hingga saat ini status sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Tertangkapnya Bupati HSU Abdul Wahid merupakan tamparan keras bagi pihak aparatur pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan yang mana lemahnya pengawasan terhadap pejabat daerah atas sikap integritas yang merupakan elemen penting bagi setiap pejabat Publik dan aparatur pemerintah untuk melawan korupsi yang merugikan rakyat dan mengrogoti keuangan negara.
MEDIAWARTA.NET,BANJARMASIN- Terungkapnya Kasus Korupsi dengan ditangkapnya Bupati HSU (Hulu Sungai Utara ) Abdul Wahid oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) sungguh sangat mengejutkan publik terutama Warga Kab HSU dan Kalsel, tak tangung tangung jumlah uang yang diamankan mencapai Rp 4,6M sungguh nilai yang cukup Fantastis untuk ukuran Korupsi tingkat Bupati.(19/11/2021) Jumat
Dari perkembangan kasus ini Pada kamis (18/11/2021) malam dari konfrensi pers resmi yang di lakukan oleh KPK kepada awak media status tersangka telah resmi diberikan kepada Bupati HSU Abdul Wahid Oleh KPK, hingga saat ini status sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Tertangkapnya Bupati HSU Abdul Wahid merupakan tamparan keras bagi pihak aparatur pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan yang mana lemahnya pengawasan terhadap pejabat daerah atas sikap integritas yang merupakan elemen penting bagi setiap pejabat Publik dan aparatur pemerintah untuk melawan korupsi yang merugikan rakyat dan mengrogoti keuangan negara.
Kasus OTT yang di jalankan oleh KPK di Kalsel juga menjadi sorotan oleh para LSM dan pengamat kebijakan Publik yang juga menekankan para tersangka korupsi juga harus ditindak kepada para pihak yang memberikan uang suap ke pejabat seperti pihak swasta sebagai pihak yang terlibat dalam proyek.
Perlu di garis bawahi bahwa para pihak kontraktor yang selalu dipilih oleh pejabat dan aparatur daerah yang menangani proyek juga perlu dipertanyakan akan adanya proses lelang tender yang kurang sehat, sebab fakta dilapangan menunjukkan hanya kontraktor yang sama yang selalu menangani Proyek, sehingga adanya dugaan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat daerah.
Kepada mediawarta.net Hal Senada juga di pertegas oleh pernyataan dari ketua KPK-APP (Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Perlemen) Aliansyah yang mengontor gontorkan suara bahwa pihak swasta dan kontraktor yang terbukti memberi suap kepada pejabat juga harus ditindak.
"Jadi kami minta kepada KPK tangkap juga kontraktor yang memberikan uang/suap kepada kepala dinas. Mereka juga tersangka,"Ucap Ali geram.
Tidak hanya itu, Menurut Ali adanya pengerjaan proyek pemerintah yang menggunakan penyedia jasa yang kontraktornya hanya itu - itu saja juga termasuk penyelewengan kekuasaan.
"Segera tangkap kontraktornya juga, jangan hanya bupati dan kepala dinasnya yang ditangkap, sekali lagi saya tekankan kontraktor itu juga harus diproses secara hukum karena tidak mungkin bertepuk sebelah tangan apalagi mereka ini sudah sering menikmati hasil dari uang rakyat dan negara"tandas Ali.
(mediawarta.net/ahm)