 |
| Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat |
MEDIAWARTA.NET, Tanjung Selor, — Polemik dugaan penukaran barang bukti narkotika 12 kilogram sabu dengan tawas yang ramai diperbincangkan publik akhirnya dijawab tegas oleh Polda Kalimantan Utara. Kepolisian menyatakan tuduhan itu tidak berdasar dan menyesatkan.
Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat, menegaskan bahwa fakta di lapangan jauh berbeda dari isu yang berkembang di media sosial maupun di tengah masyarakat.
"Isu penukaran 12 kilogram sabu dengan tawas itu hoaks. Faktanya, ada pencurian barang bukti sabu 7 gram oleh dua oknum anggota Dittahti Polda Kaltara. Ini sudah kami buka ke publik sejak awal," kata Budi kepada dikututip dari detikKalimantan, Kamis (17/7/2025).
Budi memastikan, proses penyidikan kasus ini ditangani secara serius oleh tim khusus yang dipimpin Irwasda dan Kabidpropam Polda Kaltara. Berkas perkara kedua oknum anggota yang terlibat telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kini dalam proses kelengkapan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.
Lebih jauh, hasil uji laboratorium membuktikan bahwa barang bukti sabu yang disita tidak mengalami perubahan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan tersangka dalam kasus sabu 12 kilogram yang menjadi saksi dalam pemeriksaan.
"Kami pastikan tidak ada penghilangan atau penukaran barang bukti seperti yang dituduhkan. Ini murni pencurian kecil yang dilakukan dua oknum, bukan permainan institusi. Justru kami transparan," tegas Budi.
Menurutnya, penanganan kasus narkotika tidak bisa dilakukan asal cepat. Butuh kecermatan agar fakta tidak kabur dan proses hukum tidak bias, terlebih ketika berhadapan dengan jaringan narkoba yang memiliki kekuatan finansial besar.
Polda Kaltara juga menanggapi penangkapan sejumlah anggota Polres Nunukan oleh Mabes Polri. Budi menyebut langkah itu sebagai bagian dari pengawasan internal dan eksternal yang dijalankan dengan baik, sebagai komitmen bersama dalam membersihkan institusi dari penyimpangan.
"Kami bekerja sama dengan Mabes Polri untuk membongkar jaringan narkoba lintas wilayah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada anggota yang terlibat, pasti kami tindak," ujar Budi.
Ia menambahkan, Kalimantan Utara merupakan wilayah dengan tantangan khusus karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Jalur-jalur tikus menjadi celah peredaran narkotika, sehingga pengawasan harus dilakukan secara berlapis.
"Godaan dari bandar narkoba itu besar. Kami punya mekanisme pengawasan rutin, tapi tetap saja peran masyarakat dan integritas pribadi anggota menjadi benteng utama. Karena itu, Kapolda berkomitmen melakukan pembersihan secara tegas," jelas Budi.
Rencana aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Gerakan Mahasiswa Penyelamat Penyimpangan Hukum (Gempa) bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarakan menjadi sorotan. Ketua GMKI Tarakan, Michael, menyebut aksi itu sebagai bentuk kekecewaan atas dugaan kurangnya transparansi.
Menanggapi hal ini, Polda Kaltara menyatakan terbuka terhadap kritik dan akan mengedepankan dialog agar aspirasi mahasiswa tetap bisa disampaikan dengan tertib.
"Kami siap berdialog, kami tidak alergi kritik. Tapi kami juga tegaskan: penanganan kasus narkoba ini dilakukan dengan prosedur yang jelas, transparan, dan tidak main-main," tutup Budi.
Editor Chan