MEDIAWARTA.NET,Barito Kuala — Banjir belum sepenuhnya surut. Pemulihan pun masih berjalan tertatih. Di tengah situasi itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menilai kolaborasi lintas sektor sebagai jalan paling realistis untuk mempercepat kebangkitan masyarakat terdampak.
Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, SH, MH, mengapresiasi langkah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Selatan yang terlibat langsung dalam penanganan banjir. Apresiasi itu disampaikan saat menerima bantuan kemanusiaan program GAPKI Peduli Banjir Kalsel, Selasa (13/1/2026), di Rumah Dinas Bupati.
“Ini bentuk kepedulian nyata. Kami berterima kasih atas bantuan dan silaturahmi dari GAPKI,” kata Bahrul Ilmi.
Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Namun bagi Bupati, bantuan logistik bukan satu-satunya nilai. Yang lebih penting adalah kehadiran dunia usaha dalam upaya mitigasi jangka panjang.
Bahrul Ilmi menyinggung keterlibatan salah satu perusahaan anggota GAPKI yang ikut melakukan pengerukan saluran pembuangan air. Langkah itu dinilai sebagai kontribusi konkret untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Dunia usaha dan masyarakat harus berjalan bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan wilayah dari bencana hidrometeorologi.
Banjir yang melanda Kalimantan Selatan sejak 27 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026 tercatat berdampak pada 11 kabupaten/kota, termasuk Barito Kuala. Permukiman
terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, dan infrastruktur publik ikut terganggu.
Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Selatan, Eddy S. Binti, menyatakan bahwa keterlibatan GAPKI merupakan bagian dari komitmen dunia usaha untuk hadir bersama masyarakat dan pemerintah daerah.
Melalui program GAPKI Peduli Banjir Kalsel, bantuan darurat terus disalurkan, sembari menyiapkan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan di lapangan dan arahan pemerintah daerah.
Di Barito Kuala, kolaborasi itu tidak sekadar simbol kerja sama. Ia menjadi penanda bahwa pemulihan bencana hanya mungkin tercapai jika kepedulian dijadikan kebiasaan, dan sinergi dijadikan kebijakan.