 |
| Foto Doc istimewa |
MEDIAWARTA.NET,Tanah Bumbu – Proyek rehabilitasi SD Sebamban Lama dilelang pada November 2025. Pekerjaan fisik baru terlihat berjalan pada 2026. Hingga kini, tidak terdapat papan informasi proyek di lokasi pekerjaan (12/01/2026).
Ketiadaan papan proyek membuat publik tidak mengetahui nilai anggaran, sumber dana, kontraktor pelaksana, nomor kontrak, serta masa pelaksanaan. Informasi dasar yang wajib diumumkan justru tidak tersedia
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 ayat (1) secara tegas mewajibkan badan publik mengumumkan informasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 menempatkan transparansi sebagai prinsip utama pengadaan barang dan jasa pemerintah
Ketika dua aturan ini tidak dijalankan, proyek negara secara otomatis membuka ruang bagi indikasi penyimpangan anggaran
Di lapangan, pekerjaan berlangsung tanpa identitas. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, kondisi seperti ini dikenal sebagai celah paling awal terjadinya praktik korupsi: publik tidak tahu, pengawasan hilang, dan pertanggungjawaban menjadi kabur
Rentang waktu antara lelang 2025 dan pelaksanaan 2026 juga tidak disertai penjelasan terbuka. Tidak ada informasi apakah proyek ini lanjutan kontrak, perubahan jadwal, atau realisasi terlambat. Kekosongan informasi tersebut memperbesar ruang spekulasi, bukan karena media, tetapi karena ketertutupan penyelenggara proyek
Media ini telah menghubungi pihak dinas terkait melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Pesan terkirim. Tidak ada jawaban
Dalam proyek negara, diam bukan sikap netral. Diam adalah penolakan terhadap kewajiban transparansi
Proyek pendidikan semestinya menjadi contoh akuntabilitas. Namun di SD Sebamban Lama, justru yang tampak adalah pekerjaan fisik tanpa keterbukaan administratif
Ketika proyek negara tidak menampilkan identitas, tidak menjelaskan anggaran, dan tidak memberi klarifikasi, publik berhak menyebutnya sebagai proyek yang membuka indikasi penyimpangan
Fakta di lapangan sederhana
Pekerjaan ada
Anggaran ada
Tetapi informasi dihilangkan
Dan dalam tata kelola keuangan negara, penghilangan informasi bukan sekadar pelanggaran administratif — ia adalah pintu pertama menuju korupsi
Editor Cor