 |
| Dr(Cand) Salam, SH., MH |
MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU — Ketua Umum DAYAK KULAWARGA BORNEO (DKB) Kalimantan Selatan, Dr(Cand) Salam, SH., MH., mendesak segera bergerak menyelidiki video viral di media sosial yang diduga memperlihatkan seorang oknum tenaga ahli gubernur berinisial KN tengah mengonsumsi narkoba.
Desakan itu disampaikan Salam saat ditemui di kediamannya di kawasan Jalan Golf, Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa, 13 Mei 2026. Ia meminta aparat, khususnya Ditreskrimsus Subdit V dan Ditresnarkoba, tidak menunggu tekanan publik untuk mengambil langkah hukum.
Selain memimpin DKB Kalsel, Salam diketahui merupakan advokat di serta pernah menjadi tenaga ahli di Komisi III DPR RI. Ia dikenal vokal mengkritik persoalan hukum dan kebijakan publik di Kalimantan Selatan.
“Polda Kalsel, khususnya Ditreskrimsus Subdit V dan Ditresnarkoba, harus segera memanggil dan memeriksa oknum HN tersebut, termasuk melakukan tes urine secara terbuka dan transparan demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” kata Salam.
Menurut dia, klarifikasi yang telah disampaikan oknum tersebut di media sosial justru membuka ruang penyelidikan lebih lanjut. Salam menilai pengakuan bahwa video itu benar dan direkam pada tahun 2004 tidak bisa dianggap selesai hanya dengan penjelasan sepihak.
“Kalau yang bersangkutan mengakui video itu benar, maka itu sudah layak menjadi pintu masuk penyelidikan. Aparat penegak hukum tidak boleh menutup mata,” ujarnya.
Salam menegaskan, perkara narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya ditangani serius tanpa memandang status sosial maupun kedekatan politik seseorang.
“Hukum jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Prinsip equality before the law wajib ditegakkan. Jangan sampai muncul kesan ‘no viral, no justice’ di Banua,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak moral dari dugaan keterlibatan seorang tenaga ahli gubernur dalam kasus yang berkaitan dengan narkotika. Menurutnya, hal itu mencoreng citra Kalimantan Selatan yang selama ini dikenal sebagai daerah religius.
“Seorang tenaga ahli gubernur seharusnya menjadi teladan moral dan intelektual, bukan justru terseret dugaan penyalahgunaan narkoba,” ucapnya.
Salam menilai posisi strategis di lingkar pemerintahan semestinya diisi figur yang memiliki integritas dan kompetensi, bukan sekadar kedekatan dengan kekuasaan.
“Tenaga ahli gubernur mestinya berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang rekam jejaknya jelas, bukan karena faktor kedekatan politik,” katanya.
Editor Cor