 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU — Ratusan sopir truk menggeruduk Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/5/2026) siang. Mereka datang membawa armada masing-masing sebagai bentuk protes atas kelangkaan Biosolar yang makin sulit didapat di sejumlah SPBU.
Di tengah antrean panjang dan distribusi yang tersendat, para sopir menuding ada permainan mafia BBM subsidi yang diduga mengalihkan Biosolar untuk kepentingan industri tambang.
Orator aksi, Babeh Aldo, menyebut lonjakan harga BBM nonsubsidi, khususnya Dexlite yang diklaim mencapai Rp27.150 per liter sejak 4 Mei 2026, menjadi pemicu maraknya dugaan penyelewengan Biosolar.
“Solar industri mahal, Dexlite juga tinggi. Sedangkan Biosolar tetap Rp6.800. Selisih harga ini membuat banyak pihak tergoda bermain,” ujar Babeh Aldo dalam orasinya.
Menurut dia, pertumbuhan industri tambang di Kalimantan Selatan disebut menjadi faktor yang membuat kebutuhan solar meningkat tajam. Massa menduga Biosolar subsidi justru mengalir ke sektor yang tidak berhak.
“Di Kalsel kita sama-sama tahu pertumbuhan tambang luar biasa. Kami menduga kuat Biosolar ini lari ke tambang,” katanya.
Tak berhenti di situ, Babeh Aldo juga melontarkan dugaan adanya oknum yang membekingi praktik penimbunan BBM subsidi. Pernyataan itu sontak memancing sorakan massa aksi.
“Ada oknum-oknum yang membekingi penimbunan Biosolar. Para sopir juga melaporkan ada gudang penimbunan,” ujarnya.
Meski demikian, tudingan tersebut belum disertai bukti terbuka maupun identitas pihak yang dimaksud. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat terkait dugaan tersebut.
Dalam aksinya, massa mendesak Kapolda Kalimantan Selatan turun tangan membongkar dugaan jaringan penimbun solar subsidi yang disebut sudah lama meresahkan sopir angkutan.
“Kami minta Kapolda bertindak tegas. Jangan sampai sopir kecil terus dikorbankan,” kata Babeh Aldo.
Ia bahkan memperingatkan kemungkinan aksi lanjutan jika persoalan kelangkaan Biosolar terus dibiarkan.
“Hari ini kami datang ke kantor gubernur. Jangan salahkan kami kalau nanti kami mendatangi gudang-gudang solar,” ujarnya.
Para sopir juga menilai kuota Biosolar di Kalimantan Selatan sebenarnya mencukupi. Namun di lapangan, mereka justru kesulitan memperoleh jatah BBM subsidi.
“Kalau kuota cukup, kenapa sopir tidak kebagian? Jangan sampai hak sopir dialihkan ke penimbun,” kata Babeh Aldo.
Massa meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan harga Biosolar tetap sesuai ketentuan, tanpa pungutan liar maupun permainan distribusi.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan maupun dugaan penimbunan Biosolar yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Wrinter chan
Editor Cor