 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,KUCHING — Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Indonesia, mulai menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia pada Senin, 10 Agustus 2026, setelah tiupan angin membawa asap ke arah utara. Kualitas udara di Sarawak memburuk hingga masuk kategori tidak sehat, sementara aktivitas sekolah di sejumlah wilayah terdampak dihentikan sementara.
Data Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) menunjukkan kepulan asap bergerak menuju Malaysia dari sejumlah titik panas di Pulau Kalimantan. Asap lintas batas itu terutama berdampak pada Sarawak dan sebagian wilayah Semenanjung Malaysia.
Sembilan kawasan di Sarawak mencatat Indeks Pencemaran Udara (API) dalam kategori tidak sehat, yakni 100-200. Wilayah tersebut antara lain Kuching, Samarahan, Serian, dan Sri Aman.
Di Distrik Serian, API mencapai 182 pada Senin siang. Sementara di Johan Setia, Selangor, angka API menembus 152, menjadi salah satu level tertinggi yang tercatat di Malaysia dalam beberapa hari terakhir.
Pemerintah Malaysia mulai memperketat pembatasan aktivitas luar ruangan. Di sejumlah wilayah Sarawak yang terdampak, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa.
Wakil Menteri Perhubungan Sarawak Henry Harry Jinep mengatakan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan karena sumber asap berasal dari luar wilayah Malaysia.
"Ini bukan masalah yang terjadi sekali waktu saja. Ini terjadi hampir setiap tahun, dan sebagian besar berasal dari seberang perbatasan karena aktivitas di luar kendali kami," ujar Henry seperti dikutip South China Morning Post.
Badan Meteorologi Malaysia memperingatkan kondisi kabut asap berpotensi bertahan hingga setidaknya Jumat, 14 Agustus 2026. Cuaca panas dan minim hujan menjadi faktor yang dapat memperpanjang buruknya kualitas udara.
Badan tersebut menyebut angin dari selatan serta banyaknya titik panas di negara tetangga berpotensi membawa asap lintas batas dan memangkas jarak pandang, terutama di bagian selatan Sarawak.
Malaysia kemudian mengaktifkan Rencana Aksi Nasional Pembakaran Terbuka dan Rencana Aksi Nasional Kabut Asap. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus meningkatkan patroli di kawasan yang rawan pembakaran.
Pemerintah Indonesia menyatakan terus menangani titik api di Sumatera dan Kalimantan. Kementerian Luar Negeri memastikan pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl mengatakan pemerintah memperkuat patroli, pemadaman darat, pengerahan water bombing, hingga modifikasi cuaca. Langkah hukum terhadap pelanggaran juga disebut berjalan.
"Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah seperti penguatan kesiapsiagaan patroli, pemadaman darat, water bombing, hingga modifikasi cuaca terus dilakukan secara terpadu, termasuk langkah hukum," kata Vahd dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis, 13 Agustus 2026.
Indonesia juga menyatakan terus berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN melalui mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Mekanisme tersebut menjadi jalur kerja sama untuk memantau dan menekan dampak kabut asap lintas batas terhadap lingkungan dan masyarakat kawasan.
Kabut asap kembali menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti di garis perbatasan. Ketika asap bergerak mengikuti angin, dampaknya ikut menyeberang—membawa persoalan lokal menjadi masalah regional.
