MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU — Presiden Prabowo Subianto mengambil alih kendali penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, dengan membagi komando operasi ke sejumlah wilayah sekaligus menunjuk pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, untuk memimpin penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Keputusan itu disampaikan Menteri Pertahanan melalui sambungan telepon sekitar pukul 11.00 WITA. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi terbatas di ruang VIP Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru.
Rapat digelar untuk memetakan titik api, mempercepat pengerahan personel, serta menentukan strategi pemadaman, terutama di kawasan rawa dan lahan gambut yang sulit ditangani dari permukaan.
Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya gubernur, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Kabinda, Danlanud, dan Danlanal. Sejumlah pejabat dari Jakarta juga turut hadir, termasuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan mantan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran.
Penunjukan Haji Isam menjadi bagian dari strategi memperkuat kendali operasi di lapangan. Selain dikenal sebagai pemilik Jhonlin Group, ia saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Energi, Pangan, dan Infrastruktur.
Keterlibatannya juga bersinggungan dengan sektor usaha yang berada di wilayah terdampak. Salah satu perusahaan dalam kelompok Jhonlin, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), bergerak di sektor berbasis sawit.
Di tengah eskalasi penanganan karhutla, saham JARR tercatat mengalami kenaikan 24,79 persen hingga mencapai Rp2.970 per saham. Pergerakan tersebut menambah sorotan publik terhadap keterkaitan antara penanganan bencana, sektor perkebunan, dan kepentingan ekonomi di Kalimantan.
Prabowo Turun ke Kalbar
Pada saat bersamaan, Prabowo bergerak langsung ke Kalimantan Barat. Setibanya di Pangkalan TNI AU Supadio, Presiden menggelar rapat evaluasi bersama para menteri dan jajaran pemerintah daerah.
Prabowo kemudian meninjau lokasi lahan terbakar di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pengerahan kekuatan pemadaman tidak berhenti pada rapat dan instruksi, tetapi benar-benar bekerja di titik api.
Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah membagi penanganan karhutla berdasarkan wilayah.
Di Kalimantan Barat, operasi dipimpin bersama Kapolri dan Panglima TNI.
Di Kalimantan Tengah, komando penanganan diberikan kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
Sementara di Kalimantan Timur, operasi dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita bersama Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.
Pembagian komando tersebut menunjukkan pemerintah memilih pendekatan operasi terpadu dengan menggabungkan kekuatan militer, kepolisian, pemerintah daerah, serta sumber daya teknis untuk mengejar titik api.
1.500 Personel Dikerahkan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden juga memerintahkan penambahan kekuatan personel dari luar Kalimantan.
Sebanyak tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel mulai didatangkan sejak Sabtu hingga Minggu pagi. Mereka diperbantukan untuk memperkuat pasukan yang telah lebih dulu bekerja di lapangan.
Penguatan tidak hanya dilakukan di darat.
Enam helikopter berkapasitas besar untuk operasi water bombing juga didatangkan pada Sabtu sore. Pemerintah turut meningkatkan frekuensi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pompanisasi, serta pengeboran sumber air untuk membasahi kawasan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan.
Pemda Diperingatkan
Prabowo juga mengirim pesan keras kepada pemerintah daerah. Pencegahan tidak boleh berhenti ketika api padam. Pemerintah daerah diminta menjalankan aturan secara tegas agar karhutla tidak terus menjadi bencana tahunan.
Keselamatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama.
Penegakan hukum juga disiapkan berjalan beriringan dengan operasi pemadaman. Individu maupun korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan dapat berhadapan dengan proses hukum.
Kini, Kalimantan menghadapi satu garis komando besar melawan api. Di Kalsel, Haji Isam mendapat mandat memimpin penanganan. Di provinsi lain, sejumlah petinggi TNI-Polri diturunkan.
Pertaruhan berikutnya bukan pada banyaknya rapat atau jumlah pasukan yang dikerahkan, melainkan seberapa cepat titik api benar-benar padam dan seberapa kuat negara mencegah kebakaran kembali menyala.
Editor Cor
