 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,JAKARTA– Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada (12/11/2026). membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Presiden Prabowo Subianto kini memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan tersebut.
Mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden itu dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, seusai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (12/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas tahapan konstitusional yang harus ditempuh setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. Proses pergantian tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan politik Presiden, sebab konstitusi telah mengatur prosedur pengisian jabatan yang kosong.
Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
"Yang dibahas ini sebenarnya sudah menyangkut agenda sidang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," kata Yusril.
Tahapan awal dimulai dengan penentuan jadwal rapat MPR. Setelah itu, lembaga tersebut menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menurut Yusril, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan rapat dan surat pemberitahuan. Namun, jadwal pelaksanaannya masih harus dibicarakan Ketua MPR bersama jajaran pimpinan lainnya.
"Tapi memang harus ditentukan dulu kapan MPR itu akan bersidang, apakah besok atau akan rapat, bukan sidang, apakah besok ataukah lusa, itu masih belum kami tahu," ujarnya.
Setelah menerima surat resmi tersebut, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama itu kemudian diserahkan kepada MPR untuk diverifikasi dan dipilih melalui mekanisme yang berlaku.
Yusril menyebut MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan Wakil Presiden baru.
"Nanti akan diverifikasi oleh tim MPR dan akan dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," katanya.
Pemerintah berharap seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Harapan itu disampaikan Yusril dengan mempertimbangkan agenda kunjungan luar negeri Prabowo yang diperkirakan berlangsung hingga 14 atau 16 Desember 2026.
"Karena itu memang masih memerlukan waktu bagi Presiden untuk mempersiapkan hal ini dan diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026," ujarnya.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Persoalan tersebut berkembang menjadi perdebatan hukum dan politik setelah muncul gugatan terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA. Namun, permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan penerbit dokumen untuk mencabutnya.
Kedua putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Namun, putusan itu tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Di tengah polemik tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan itu telah diterima pimpinan DPR untuk dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
HMP merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat, termasuk terkait dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Mekanismenya harus melalui tahapan konstitusional, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum MPR mengambil keputusan.
Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP akhirnya batal digelar setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Mundurnya Gibran memang membuka jalan bagi pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, persoalan yang mengiringinya belum serta-merta menghilang dari ruang publik.
Kini, perhatian tertuju kepada Prabowo. Dua nama yang akan diajukan bukan sekadar calon pengisi kursi kosong, melainkan figur yang akan menentukan wajah kepemimpinan nasional di tengah situasi politik yang masih menyisakan kontroversi.
Publik menunggu apakah Presiden akan memilih figur berdasarkan pertimbangan politik, kapasitas kenegaraan, atau kombinasi keduanya. Yang jelas, proses pergantian tidak boleh menjadi ruang transaksi kepentingan yang mengesampingkan prinsip konstitusi.
Kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan milik kelompok politik tertentu, melainkan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Pergantian Gibran kini memasuki babak baru. Pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa penggantinya, tetapi apakah seluruh proses akan berjalan terbuka dan mampu menjawab tuntutan kepercayaan publik.
Editor Ahm
