 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (12/11/2026). Keputusan tersebut membuka babak baru dalam dinamika politik nasional sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden dan mekanisme pengisian posisi tersebut.
Dalam konferensi pers di Istana, Prabowo menyatakan menghormati keputusan Gibran. Ia bahkan mengaku telah menyampaikan dukungan terhadap perjalanan pengabdian Gibran selanjutnya.
"Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang," kata Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung. Menurut dia, Gibran sebenarnya dapat mengutus orang lain untuk menyampaikan surat tersebut. Namun, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu memilih datang sendiri ke Istana.
Gibran juga disebut mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara langsung untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Langkah tersebut membuat MPR menjadi salah satu lembaga kunci dalam proses tindak lanjut permohonan pengunduran diri itu. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan pimpinan lembaga akan membahas surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
Kursi Wapres Menunggu Kepastian Konstitusi
Penerimaan surat oleh Presiden bukan berarti jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir. Ada prosedur konstitusional yang harus dijalankan sebelum pengunduran diri memperoleh penyelesaian resmi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Artinya, proses pengunduran diri Gibran tidak cukup berhenti pada penyerahan surat kepada Presiden dan MPR. Status pemberhentian serta tahapan pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Publik kini menunggu kejelasan sikap lembaga negara, terutama mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri, status jabatan Gibran, serta jadwal proses konstitusional berikutnya.
Persoalan ini juga menjadi perhatian karena sebelumnya muncul dinamika politik berupa desakan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran di DPR. Namun, setiap perkembangan tersebut harus dibedakan dari proses formal pemberhentian Wakil Presiden.
Prabowo dan Gibran telah menyampaikan perkembangan tersebut di hadapan publik. Namun, pernyataan politik tidak dapat menggantikan prosedur hukum dan konstitusi.
Kini, perhatian bukan hanya tertuju pada keputusan Gibran meninggalkan jabatan, melainkan juga pada bagaimana negara memastikan proses pergantian Wakil Presiden berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai UUD 1945.
Sebab, kursi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik yang dapat ditinggalkan melalui sebuah surat. Setiap perubahan pada pucuk kepemimpinan negara harus memiliki dasar dan kepastian konstitusional.
Editor Ahm
