-->

Polda Kalsel Resmikan 36 Jembatan Merah Putih, Warga Sampaikan Keluhan Banjir

Redaksi
, November 04, 2026 WIB Last Updated 2026-11-04T11:37:14Z
---

 

Istimewa 

MEDIAWARTA.NET,BANJAR — Polda Kalimantan Selatan meresmikan Jembatan Merah Putih di Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Rabu, 4 November 2026. Peresmian infrastruktur yang dibangun selama empat hingga lima bulan itu sekaligus menjadi ajang penyerapan aspirasi warga melalui program Polisi Bersama Masyarakat.


Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden RI yang telah dicanangkan sejak awal Januari 2026.


Menurut dia, jembatan di Sungai Tuan Ilir dibangun melalui kolaborasi Polda Kalsel dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, DPRD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).


Pembangunan itu bukan satu-satunya. Sebanyak 35 Jembatan Merah Putih lainnya juga telah diresmikan di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, total terdapat 36 jembatan yang telah diresmikan.


Polda Kalsel menggarap beragam infrastruktur penyeberangan, mulai dari jembatan biasa hingga jembatan gantung. Sejumlah proyek bahkan memiliki bentang hampir 30 meter, seperti jembatan di kawasan Tabanio.


Namun, agenda peresmian tak berhenti pada pembangunan fisik. Polda Kalsel juga membuka ruang dialog langsung untuk mendengar persoalan yang dihadapi masyarakat.


Kapolda, Wakapolda, pejabat utama Polda Kalsel, Bupati Banjar, Ketua DPRD Banjar, Kapolres Banjar, serta sejumlah pambakal atau kepala desa hadir dalam kegiatan tersebut.


Dalam sesi serap aspirasi, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pelayanan kepolisian hingga masalah banjir. Salah satu keluhan datang dari perwakilan Pambakal Kelampaian Hulu yang menyoroti persoalan genangan dan aliran sungai.


Kapolda Kalsel bersama pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Salah satu langkah yang disiapkan ialah normalisasi sungai serta koordinasi dengan gubernur dan jajaran pemerintah daerah.


Komitmen itu akan diuji melalui tindak lanjut konkret. Sebab, bagi masyarakat, pembangunan jembatan bukan sekadar seremoni peresmian, sementara persoalan banjir membutuhkan penanganan nyata, bukan hanya janji koordinasi.


Editor Ahm 

Komentar

Tampilkan

Terkini