MEDIAWARTA.NET,PELAIHARI – Dugaan pencurian buah kelapa sawit senilai sekitar Rp2,4 juta menyeret seorang warga Desa Karang Rejo, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berinisial S menjadi tersangka. Namun, penanganan perkara ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian batas Hak Guna Usaha (HGU), riwayat penguasaan lahan masyarakat, serta kejelasan lokasi kebun yang dipersoalkan.
Kuasa hukum S, Heriyadi, S.H., M.H., mendatangi Mapolres Tanah Laut, Jumat (13/11/2026), untuk mendampingi kliennya sekaligus menyampaikan keberatan terhadap sejumlah aspek penanganan perkara. Kedatangannya turut diikuti puluhan warga Desa Karang Rejo yang memberikan dukungan moral kepada S.
Perkara tersebut bermula dari laporan pihak perusahaan yang diduga berasal dari PT IE. S ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nilai kerugian yang dilaporkan perusahaan disebut sekitar Rp2,4 juta berdasarkan hasil penimbangan buah sawit.
Namun, bagi kuasa hukum, perkara ini tidak cukup dilihat dari jumlah buah sawit yang dipersoalkan. Ada persoalan lain yang dinilai harus diperiksa: apakah lokasi tersebut benar-benar masuk dalam wilayah HGU perusahaan dan bagaimana riwayat penguasaan lahan oleh masyarakat.
Usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP), Heriyadi mengaku menemukan sejumlah hal yang menurutnya membutuhkan pendalaman penyidik.
Ia mempertanyakan apakah penentuan lokasi objek perkara telah dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan atau masih bertumpu pada dokumen yang disampaikan pihak pelapor.
"Kami menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan. Namun, kewenangan penyidik harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan objektivitas. Jangan sampai penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan sebelum seluruh fakta yang berkaitan dengan objek perkara benar-benar diperiksa secara berimbang," kata Heriyadi.
Kuasa hukum menguraikan empat persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian penyidik dan instansi terkait.
Pertama, perbedaan klaim mengenai lokasi administratif. Pihak perusahaan disebut menyatakan objek perkara berada di wilayah Desa Swarangan. Sebaliknya, berdasarkan penelusuran awal dan keterangan yang diperoleh kuasa hukum, lokasi tersebut diduga masuk wilayah Desa Karang Rejo.
Heriyadi meminta persoalan itu tidak diselesaikan hanya melalui keterangan sepihak. Pemeriksaan koordinat, batas administrasi desa, serta dokumen pertanahan dinilai penting untuk memastikan lokasi sebenarnya.
Kedua, riwayat penguasaan lahan oleh masyarakat. Menurut Heriyadi, warga Desa Karang Rejo telah bertahun-tahun mengelola lahan tersebut, mulai dari menanam, merawat hingga memanen tanaman.
Berdasarkan keterangan warga, aktivitas itu berlangsung selama puluhan tahun tanpa teguran atau pemberitahuan langsung mengenai klaim penguasaan lahan oleh perusahaan. S juga disebut memiliki dokumen alas hak yang dijadikan dasar penguasaan dan pengelolaan tanah.
"Bagaimana mungkin aktivitas masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun kemudian berujung pada laporan dugaan tindak pidana, sementara riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki warga, dan keterangan pemerintah desa belum sepenuhnya diuji secara bersama-sama?" ujarnya.
Ketiga, kejelasan batas HGU. Kuasa hukum mempertanyakan keberadaan tanda batas fisik maupun papan informasi yang menunjukkan bahwa lahan yang dikelola warga masuk dalam wilayah HGU perusahaan.
Menurut keterangan masyarakat, mereka tidak menemukan tanda batas yang jelas selama mengelola lahan tersebut.
Karena itu, Heriyadi meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memeriksa dokumen HGU, peta bidang, koordinat, serta batas fisik melalui verifikasi langsung di lapangan.
Keempat, dampak klaim penguasaan lahan terhadap kehidupan warga. Masyarakat mengaku akses menuju sejumlah bagian lahan menjadi terbatas setelah adanya pembuatan parit oleh pihak perusahaan. Kondisi tersebut disebut mengganggu aktivitas pengelolaan lahan dan menimbulkan keresahan.
Atas sejumlah keberatan tersebut, Heriyadi meminta Polres Tanah Laut melakukan evaluasi melalui mekanisme gelar perkara khusus.
Ia menegaskan, permintaan itu bukan untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan memastikan seluruh keterangan, dokumen, dan kondisi lapangan diperiksa secara objektif.
"Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Kami tidak meminta perlakuan khusus terhadap klien kami. Yang kami minta adalah perlakuan hukum yang adil dan setara. Periksa dokumen perusahaan, periksa alas hak masyarakat, dengarkan pemerintah desa, dan turun langsung melihat kondisi objek yang dipersoalkan," tegasnya.
Menurut Heriyadi, status lahan, batas HGU, riwayat penguasaan tanah, serta kepemilikan tanaman harus didalami agar persoalan yang memiliki dimensi pertanahan tidak hanya dilihat dari sisi dugaan tindak pidana.
Persoalan ini juga mendorong kuasa hukum berencana menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut dan instansi terkait. Heriyadi secara khusus meminta Komisi IV DPR RI memberi perhatian terhadap persoalan klaim penguasaan lahan perkebunan yang dialami masyarakat Desa Karang Rejo.
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan sesuai kewenangan lembaga, termasuk mendorong koordinasi dengan kementerian dan instansi yang berwenang.
"Kami memohon perhatian Komisi I DPRD tanah laut Tolong persoalan masyarakat Desa Karang Rejo ini ikut dicermati. Kami ingin aspirasi masyarakat didengar dan kondisi sebenarnya di lapangan dapat dilihat secara langsung. Jangan sampai masyarakat yang selama bertahun-tahun mengelola lahan justru tidak mendapatkan kepastian hukum," ungkapnya.
Pihak kuasa hukum juga berencana mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut agar aspirasi warga dapat didengar dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
Bagi Heriyadi, perkara ini harus diselesaikan dengan menguji seluruh fakta, bukan sekadar mempertentangkan klaim perusahaan dengan pengakuan masyarakat.
"Penegakan hukum bukan hanya tentang menemukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memastikan bahwa orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan hak dan proses pemeriksaan yang adil," katanya.
Ia menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum.
"Hukum harus tegas, tetapi juga harus cermat. Keadilan tidak boleh hanya bersandar pada dokumen, melainkan harus diuji dengan fakta."
Kini, kejelasan perkara tersebut menunggu pendalaman aparat penegak hukum dan verifikasi instansi pertanahan. Konfirmasi dari pihak perusahaan serta penjelasan Polres Tanah Laut diperlukan untuk menguji silang berbagai keberatan yang disampaikan kuasa hukum.
Editor Ahm
