 |
| Ilustrasi |
MEDIAWARTA.NET, JAKARTA – Sejarah kembali bergolak. Setelah 27 tahun, bara Mei 1998 seakan bangkit dalam wajah baru: Agustus 2025. Bedanya, kali ini rakyat bukan lagi marah pada harga dolar yang menembus langit, melainkan pada gaya hidup mewah wakil rakyat yang berpesta di tengah perut rakyat yang kempis (31/08/2025).
Prof. Slamet Rosyadi, pakar kebijakan publik dari Unsoed, mengingatkan blak-blakan:
“Pemerintah harus menanggapi ini secara serius. Demo ini meledak karena perilaku anggota DPR yang berlebihan, terutama kenaikan gaji dan fasilitas yang ditanggung negara.”
Nada yang sama ditegaskan peneliti demokrasi Popy Rakhmawaty:
“Tunjangan rumah DPR hanyalah simbol ketidakadilan lebih besar. Rakyat yang susah makan, dengar wakilnya dapat puluhan juta per bulan, jelas merasa ditampar.”
Bahkan ia menohok lebih jauh:
“Kalau negara hanya andalkan gas air mata, peluru karet, dan penangkapan massal, kerusuhan akan terulang. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah untuk mendengar dan mengoreksi diri.”
Pengamat politik UI, Ade Reza Hariyadi, menilai kerusuhan bukan sekadar spontanitas:
“Ini kemarahan publik akibat mandeknya saluran politik, yang berkembang jadi aksi kekerasan.”
Sementara itu, Haidar Alwi dari HAI mengingatkan adanya agenda gelap:
“Ada upaya sistematis menggiring opini publik seolah pemerintah gagal total dan tak punya legitimasi.”
Dari Soeharto ke Prabowo: Reformasi atau Ilusi
Jika 1998 memaksa Soeharto lengser, 2025 memaksa Presiden Prabowo mencabut tunjangan DPR untuk meredam amarah. Namun publik bertanya, cukupkah konsesi setengah hati ini, Atau justru tanda bahwa elit negeri ini tak belajar dari sejarah.
Editor redaksi