MEDIAWARTA.NET,Tanah Laut — Polres Tanah Laut mulai menyaring calon anggota Polri melalui tahapan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) awal penerimaan terpadu Taruna/I Akpol, Bintara, dan Tamtama Tahun Anggaran 2026. Proses ini digelar di Aula Satya Brata Mapolres Tanah Laut, Kamis (2/4), dengan melibatkan lintas instansi untuk memperketat validasi berkas peserta.
Kegiatan dipimpin Kabag SDM Kompol Muhammad Yusuf dan menghadirkan tenaga ahli dari Disdukcapil, Dikbud, serta Kemenag. Pengawasan internal juga diturunkan melalui fungsi Propam, Siwas, dan Sidokkes guna memastikan setiap tahapan berjalan tanpa penyimpangan.
Pemeriksaan dimulai dari dokumen kependudukan. Disdukcapil meneliti KTP, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran untuk memastikan keabsahan identitas dan kesesuaian data orang tua serta domisili. Celah sekecil apa pun dalam administrasi menjadi perhatian.
Di sektor pendidikan, Dikbud menguji keabsahan ijazah dan rapor seluruh jenjang. Validitas nilai dan kesesuaian identitas diverifikasi ketat. Untuk lulusan pondok pesantren, proses diperkuat lewat kolaborasi dengan Kemenag, termasuk pemeriksaan ijazah kategori SPM/PDF.
Kemenag turut mengurai keabsahan dokumen pendidikan berbasis keagamaan. Verifikasi dilakukan terhadap nilai, identitas, serta legalitas ijazah, memastikan tidak ada dokumen yang lolos tanpa kejelasan sumber dan status.
Sementara itu, Sidokkes melakukan pengukuran tinggi dan berat badan peserta secara langsung. Standar fisik diuji sejak awal. Kelengkapan SKCK juga diperiksa sebagai bagian dari syarat administratif yang tidak bisa ditawar.
Di balik meja pemeriksaan, Bag SDM meneliti berkas secara menyeluruh. Setiap dokumen dipastikan lengkap dan sesuai ketentuan, dari batas usia hingga nilai akademik. Kesalahan fatal menjadi garis akhir bagi peserta.
Fungsi pengawasan internal melalui Propam dan Siwas bergerak aktif. Seluruh proses dipantau untuk menutup ruang praktik curang, sekaligus menjaga akuntabilitas seleksi.
Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan, Rikmin awal bukan sekadar formalitas, melainkan tahap krusial dalam menentukan kualitas calon anggota Polri.
“Seluruh berkas harus valid dan sesuai aturan. Tidak ada kompromi dalam proses ini. Kami jalankan seleksi secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,” ujarnya.
Ia juga menekankan keterlibatan lintas instansi sebagai upaya memperkuat objektivitas. Menurutnya, seleksi ini ditujukan untuk menjaring calon anggota Polri yang berintegritas dan siap mengabdi tanpa cacat administrasi.
“Proses ini harus steril dari kecurangan. Dari sini, kami ingin melahirkan anggota Polri yang benar-benar layak,” tegasnya.
Editor Cor