MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU — Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) melontarkan alarm keras terhadap kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. Lewat surat bernomor 127/SAKUTU/IV/2026, organisasi itu mengumumkan rencana aksi besar-besaran pada 13 Mei 2026 di Kantor Gubernur Kalsel dan Mapolda Kalsel.
Bukan sekadar demonstrasi rutin, tekanan yang dibangun kali ini langsung mengarah ke jantung persoalan: dugaan carut-marut distribusi BBM subsidi yang disebut telah berlangsung lama namun dinilai tak pernah disentuh serius. Sekitar seribu massa diklaim akan turun membawa mobil komando, spanduk, dan pamflet bertajuk “Selamatkan Hak Rakyat Atas BBM Bersubsidi”.
Di balik slogan itu, SAKUTU melempar tudingan yang lebih tajam. Pemerintah Provinsi Kalsel diminta berani menyatakan status “darurat BBM” — istilah yang secara politik dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa pengawasan distribusi subsidi gagal dikendalikan.
Desakan itu tidak berhenti pada gubernur. Polda Kalsel ikut ditantang membentuk satuan tugas khusus anti-mafia BBM untuk memburu praktik pelansiran, penimbunan, hingga dugaan distribusi ilegal lintas daerah yang selama ini terus menjadi isu berulang di lapangan.
SAKUTU bahkan menyinggung kemungkinan keterlibatan oknum aparat sebagai pelindung praktik mafia BBM. Tuduhan tersebut menjadi bagian paling sensitif dalam tuntutan mereka. Jika terbukti, perkara ini bukan lagi sekadar pelanggaran distribusi subsidi, melainkan potensi skandal penegakan hukum.
Koordinator SAKUTU, Aliansyah, menyebut persoalan BBM subsidi bukan lagi soal kelangkaan biasa. Ia menilai ada pola pembiaran yang dianggap terus merugikan masyarakat kecil.
“Ini bukan sekadar antrean panjang atau kelangkaan sesaat. Ini sudah mengarah pada pembiaran yang sistematis. Kalau pemerintah dan aparat tidak berani menyatakan darurat, publik akan membaca ada ketidakseriusan dalam melindungi hak rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyentil pola penindakan aparat yang dinilai lebih banyak berhenti di level seremonial.
“Jangan hanya keras di baliho dan imbauan. Mafia BBM ini bukan cerita rahasia. Publik bisa melihat praktiknya di lapangan,” katanya.
Tekanan serupa diarahkan kepada Pertamina Patra Niaga. SAKUTU meminta keterbukaan data distribusi BBM subsidi agar publik dapat mengawasi jalur penyaluran secara transparan. SPBU yang terbukti melayani pelansir atau bermain dalam distribusi ilegal juga diminta ditutup serta dicabut izinnya.
Aksi ini diperkirakan menjadi ujian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalsel dan aparat penegak hukum. Di tengah keluhan sopir, antrean kendaraan di SPBU, hingga naiknya biaya distribusi barang di sejumlah daerah, publik kini menunggu apakah tuntutan tersebut akan dijawab dengan langkah konkret atau kembali berakhir sebagai riuh demonstrasi jalanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, maupun Pertamina Patra Niaga terkait tuntutan yang disampaikan SAKUTU.
Editor Cor
