MEDIAWARTA.NET BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Kamis (18/6/2026). Massa membawa sederet tuntutan yang menyoroti kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan harga BBM Pertamax, distribusi BBM subsidi, nilai tukar rupiah, revisi UU Polri, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi yang diikuti sekitar 75 peserta tersebut dipimpin Koordinator Lapangan Muamar Yahya Nurroziq. Massa membawa megafon, bendera organisasi, dan poster bertuliskan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, di antaranya "Rakyat Menjerit Negara Diam" dan "Utang Negara Kaya Gunung".
Sebelum bergerak ke DPRD Kalsel, massa berkumpul di kawasan eks Hotel A, Jalan Lambung Mangkurat. Sekitar pukul 14.30 WITA, peserta melakukan long march menuju kantor DPRD Provinsi Kalsel dan menggelar orasi secara bergantian.
Dalam aksinya, HMI Kalsel mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan PT Pertamina (Persero) mengevaluasi kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dinilai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Massa juga meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi maupun nonsubsidi guna mencegah praktik penimbunan dan mafia BBM.
Tak hanya itu, demonstran turut menuntut pemerintah mengambil langkah konkret memperkuat nilai tukar rupiah melalui penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas nasional, pengendalian impor nonstrategis, serta peningkatan daya saing ekspor.
Isu lain yang disuarakan adalah evaluasi terhadap substansi dan implementasi Undang-Undang Polri. Massa menilai pengawasan terhadap kewenangan institusi kepolisian harus diperkuat dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia.
HMI Kalsel juga menyoroti ketergantungan negara terhadap pembiayaan berbasis utang, implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dinilai memberatkan pelaku usaha dan UMKM, serta meminta audit menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sekitar pukul 15.00 WITA, perwakilan massa diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kalsel H. Alpiya Rahman, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel Atailah Hasbi, dan Anggota Komisi III DPRD Kalsel Ahmad Maulana untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Pengamanan aksi dipimpin Plh Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar didampingi Wakapolresta Banjarmasin AKBP Arwin Amrih Wientama bersama pejabat utama Polresta Banjarmasin. Sejumlah pejabat Polda Kalsel juga turut memantau jalannya pengamanan, di antaranya Karoops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto, Dirreskrimum Kombes Pol Frido Situmorang, Dirintelkam Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, Kabid TIK Kombes Pol Afebrianto Widhi Nugroho, serta Dirpamobvit Kombes Pol Sukron.
Meski membawa kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, aksi berlangsung tertib. Aparat mengedepankan pendekatan humanis selama pengamanan sehingga kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif tanpa gangguan kamtibmas.
Editor Cor
