 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET, BANJARMASIN — Mandeknya penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 mulai memantik tekanan terbuka. LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) menyatakan tengah menyiapkan aksi besar, menyoroti dampak langsung yang menjalar ke denyut ekonomi Kalimantan Selatan.
Ketua SAKUTU, Aliansyah, menyampaikan pernyataan itu di kawasan Dharma Praja, Banjarmasin, Senin (15/6/2026). Dikenal sebagai “Raja Demo”, ia menilai keterlambatan RKAB bukan lagi urusan administratif yang bisa dibiarkan berlarut.
“Yang terdampak bukan hanya pemilik IUP. Rantai di bawahnya panjang—kontraktor lokal, sopir hauling, mekanik, hingga warung dan bengkel. Kalau RKAB tertahan, perputaran uang ikut tertahan,” ujarnya.
Aliansyah menekankan, sektor tambang masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Dalam konteks itu, ia menyebut Sungai Barito sebagai jalur vital distribusi batubara—lintasan yang menurutnya menunjukkan skala aktivitas yang tidak kecil.
“Lalu lintas tongkang di Barito menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi yang bergantung pada jalur itu,” katanya.
SAKUTU menyampaikan sejumlah tuntutan: percepatan penerbitan RKAB bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, transparansi proses evaluasi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dan sektor pendukung.
Menurut Aliansyah, persoalan ini telah meluas.
“Ini bukan sekadar dokumen tambang. Ini menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat,” ucapnya.
SAKUTU menyatakan agenda aksi akan diumumkan dalam waktu dekat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai proses penerbitan RKAB 2026 maupun tanggapan atas rencana aksi tersebut.
Editor cor
