 |
| Foto Chan |
MEDIAWARTA.NET Martapura – Isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik gelombang aksi di Kabupaten Banjar. Ratusan massa yang tergabung dalam Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) mendatangi Kantor DPRD Banjar, Kamis (18/6/2026), membawa satu pesan tegas: program lanjut, pelaku korupsi diadili.
Sekitar 500 orang memadati kawasan dewan sejak pagi. Spanduk dan poster dibentangkan, berisi dukungan terhadap keberlanjutan MBG—program yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu.
Namun dukungan itu tidak datang tanpa syarat. Massa secara terbuka mendesak aparat penegak hukum bertindak tanpa kompromi terhadap dugaan penyimpangan anggaran maupun pelaksanaan program.
Koordinator aksi, H. Aliansyah, menegaskan publik tak ingin manfaat MBG lenyap hanya karena ulah segelintir oknum. Baginya, keberlanjutan program dan penindakan hukum harus berjalan beriringan.
“Jangan sampai rakyat jadi korban dua kali. Program tetap jalan, yang menyalahgunakan amanah wajib diproses hukum,” katanya dalam orasi.
Seruan itu disambut riuh peserta aksi. Mereka menuntut pengusutan dilakukan secara transparan tanpa mengorbankan program yang sudah dirasakan manfaatnya.
Di tengah tekanan massa, Wakil Ketua DPRD Banjar, Iwan Bora, turun menemui demonstran. Ia menyatakan seluruh aspirasi akan ditampung dan diteruskan ke pimpinan dewan sebagai bahan pembahasan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara tertib merupakan bagian dari mekanisme demokrasi sekaligus pengingat bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pengamanan aksi dilakukan oleh sekitar 250 personel Polres Banjar. Aparat menjaga situasi tetap kondusif dengan pendekatan humanis.
Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli mengapresiasi jalannya aksi yang tertib. Ia menilai demonstrasi tersebut menunjukkan kritik dan dukungan terhadap kebijakan publik bisa disampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.
Dalam aksinya, SAKUTU mengajukan empat tuntutan utama: melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis, mengusut dugaan korupsi hingga tuntas, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta memastikan kebijakan tetap berpihak pada masyarakat.
Aksi ini mencuri perhatian publik. Di saat demonstrasi kerap berujung tuntutan penghentian program bermasalah, massa di Banjar justru mengambil posisi berbeda: program tetap jalan, korupsi harus diberantas.
Editor Cor
