 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET, BANJARMASIN -Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menyerang martabat dan integritas korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan korban meningkat signifikan, seiring penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Kemajuan ini menjadi langkah penting dalam membuka ruang bagi korban untuk berani bersuara, melapor, dan mencari keadilan. Negara hadir dengan instrumen hukum yang lebih tegas, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan bagi mereka yang selama ini memilih diam karena tekanan sosial, stigma, maupun ketakutan.
Namun demikian, di tengah meningkatnya keberanian pelaporan dan sorotan publik, terdapat aspek lain yang tidak dapat diabaikan: setiap tuduhan pidana membawa konsekuensi hukum yang serius bagi semua pihak, baik pelapor maupun terlapor.
Dalam konteks inilah isu pelecehan seksual kerap disebut sebagai dua mata pisau.
Di satu sisi, korban harus dilindungi, didengar, dan dijamin aksesnya terhadap keadilan. Banyak korban yang selama ini terhambat oleh rasa takut, relasi kuasa, dan tekanan lingkungan. Karena itu, keberanian untuk melapor merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum yang patut dihormati.
Namun di sisi lain, negara hukum juga menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi utama. Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, objektif, dan terukur. Tanpa proses pembuktian, sebuah tuduhan berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi pihak yang dituduh, baik secara sosial, psikologis, maupun reputasi.
Indonesia sendiri menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yakni seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam perkara kekerasan seksual.
Di era digital, tantangan semakin kompleks. Media sosial kerap mempercepat pembentukan opini publik sebelum proses hukum berjalan. Fenomena yang dikenal sebagai trial by social media ini dapat menciptakan penghakiman sepihak, di mana seseorang sudah lebih dulu divonis secara sosial sebelum fakta hukum terungkap.
Kondisi tersebut berisiko mengganggu objektivitas, bahkan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, baik terhadap korban maupun pihak yang dilaporkan.
Karena itu, keseimbangan menjadi kunci. Mendukung korban tidak boleh menghilangkan hak terlapor untuk membela diri. Sebaliknya, menjunjung asas hukum tidak boleh dimaknai sebagai sikap mengabaikan laporan korban. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka yang adil dan proporsional.
Dalam perspektif hukum, laporan palsu atau fitnah juga merupakan perbuatan yang dapat diproses secara pidana apabila terbukti dilakukan dengan sengaja untuk merugikan pihak lain. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya melindungi korban, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara dari tuduhan yang tidak berdasar.
Pada akhirnya, tujuan utama hukum bukanlah memenangkan satu pihak atau menghukum pihak lain tanpa dasar yang kuat, melainkan menemukan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah.
Korban yang benar-benar mengalami kekerasan seksual wajib memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Namun di saat yang sama, setiap orang yang dituduh juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak menghakimi.
Pelecehan seksual adalah isu yang menuntut empati sekaligus ketegasan hukum. Ia tidak dapat disederhanakan hanya melalui opini atau tekanan publik, melainkan harus ditempatkan dalam koridor hukum yang objektif, transparan, dan berimbang.
Sebab ketika emosi mengalahkan bukti, risiko ketidakadilan menjadi nyata. Dan ketika hukum bergeser menjadi alat pembenaran opini publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan itu sendiri.
Dasar Hukum dan Referensi:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) dalam sistem peradilan pidana
5. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) terkait perlindungan korban
Editor cor
