 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET BANJARMASIN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang masih terjadi di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Persoalan itu dibahas dalam silaturahmi dan audiensi antara Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (BADKO HMI Kalsel), Selasa, 7 Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut, BADKO HMI Kalsel menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan distribusi BBM subsidi. Mulai dari dugaan praktik mafia BBM, penyelewengan distribusi, kelangkaan pasokan, hingga antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Selatan Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi mengatakan audiensi yang diinisiasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Kalsel itu berlangsung terbuka. Berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat disampaikan langsung kepada Kapolda.
Menurut Adam, Kapolda menekankan pentingnya memahami persoalan secara menyeluruh agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan mampu menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.
"Kita harus memahami terlebih dahulu akar permasalahannya. Dengan begitu, langkah dan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi," kata Rosyanto.
Kapolda menilai penyelesaian persoalan BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
"Pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan distribusi dan kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan," ujarnya.
Ketua Umum BADKO HMI Kalsel Abdi Aswadi menegaskan kelangkaan BBM subsidi tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Menurut dia, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan memengaruhi aktivitas perekonomian.
"Kelangkaan BBM subsidi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan yang berulang tanpa penyelesaian. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus menindak tegas setiap praktik yang merugikan hak masyarakat," kata Abdi.
Ia juga meminta agar pembahasan tidak berhenti pada forum audiensi. Menurutnya, perlu langkah lanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengungkap penyebab utama kelangkaan BBM subsidi.
"Kami ingin persoalan ini dibedah sampai ke hulunya. Jika akar persoalannya ditemukan, solusi yang lahir tidak lagi bersifat tambal sulam. BADKO HMI Kalimantan Selatan siap mengawal dan memberikan masukan secara objektif demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, Pertamina, BPH Migas, dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu mengakhiri persoalan kelangkaan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Editor Cor
