 |
| Doc istimewa |
MEDIAWARTA.NET,AMUNTAI — Sebuah Hyundai Palisade berpelat DA 1567 FJ disebut digunakan sebagai kendaraan dinas Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Keberadaan SUV premium itu memantik pertanyaan publik di tengah tuntutan efisiensi anggaran: berapa uang daerah yang dibelanjakan, apa dasar kebutuhannya, dan benarkah kendaraan tersebut lebih banyak digunakan untuk melayani tamu daerah?
Pertanyaan itu tidak lahir dari prasangka terhadap pejabat. Ia muncul karena kendaraan yang diduga merupakan aset pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Jika pembelian menggunakan APBD, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan.
Tidak lebih, tidak kurang.
Bukan Soal Merek, Melainkan Uang Rakyat
Hyundai Palisade merupakan kendaraan kelas premium. Harga yang tercantum pada laman resmi Hyundai berada di kisaran Rp943,8 juta, sementara all-new Palisade mulai sekitar Rp1,1319 miliar untuk harga OTR Jakarta.
Harga tersebut bukan berarti otomatis menjadi nilai pengadaan kendaraan Pemkab HSU. Nilai sebenarnya harus merujuk pada dokumen kontrak, termasuk tipe, tahun pembelian, spesifikasi, pajak, diskon, dan mekanisme pengadaan.
Justru di situlah letak persoalannya.
Berapa sebenarnya uang APBD yang keluar?
Publik tidak semestinya dipaksa menebak-nebak.
"Untuk Tamu Daerah" Harus Bisa Dibuktikan
Pemerintah daerah tentu memiliki kebutuhan protokoler untuk melayani tamu. Itu merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan.
Namun ketika alasan tersebut digunakan untuk menjelaskan pengadaan kendaraan premium, pertanyaan berikutnya tidak bisa dihindari:
Berapa kali kendaraan itu benar-benar digunakan untuk tamu daerah?
Jawabannya seharusnya tercatat.
Ada logbook. Ada surat tugas. Ada agenda penerimaan tamu. Ada pejabat yang memberikan persetujuan. Ada tujuan perjalanan.
Jika seluruh catatan tersebut tersedia, pemerintah tinggal menunjukkannya.
Tidak perlu berdebat dengan publik.
Dokumen akan berbicara lebih keras daripada pernyataan.
Pemerintah Tidak Perlu Takut pada Pertanyaan
Pemkab HSU juga perlu menjelaskan status kendaraan tersebut secara terang.
Apakah benar aset Pemkab HSU?
Kapan dibeli?
Dari APBD tahun berapa?
Berapa nilai kontraknya?
Perangkat daerah mana yang mencatatnya?
Siapa pengguna resminya?
Apa dasar analisis kebutuhannya?
Berapa biaya perawatan dan operasionalnya?
Dan jika benar untuk tamu daerah, berapa kali kendaraan itu digunakan untuk fungsi tersebut?
Pertanyaan itu merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pengelolaan anggaran.
Bukan tuduhan. Bukan vonis. Bukan pula upaya menghakimi pejabat.
Ketika Mobil Premium Bertemu Kebutuhan Publik
Pemerintah daerah tidak bekerja dengan anggaran tanpa batas.
Setiap rupiah harus berhadapan dengan pilihan prioritas.
Ketika masyarakat masih membutuhkan perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pengendalian banjir, dan penguatan ekonomi, belanja kendaraan bernilai tinggi tentu wajar jika dipertanyakan.
Bukan karena kendaraan mahal otomatis salah.
Tetapi karena setiap belanja publik harus memiliki alasan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika kendaraan yang lebih ekonomis sebenarnya mampu menjalankan fungsi yang sama, Pemkab HSU perlu menjelaskan mengapa pilihan jatuh pada kendaraan premium.
Jika Palisade memang memiliki alasan teknis dan operasional yang lebih kuat, jelaskan kepada publik.
Yang diminta bukan pembenaran. Yang diminta adalah pertanggungjawaban.
Jangan Membuat Publik Menebak
Foto kendaraan yang beredar bukan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran. Redaksi tidak menyimpulkan adanya penyalahgunaan anggaran tanpa dokumen dan keterangan resmi.
Namun foto tersebut cukup menjadi pintu masuk untuk meminta penjelasan karena menyangkut kendaraan yang disebut-sebut sebagai kendaraan dinas pemerintah.
Prinsipnya sederhana:
Ada aset, ada pencatatan. Ada pengadaan, ada dokumen. Ada penggunaan, ada pertanggungjawaban.
Maka redaksi meminta klarifikasi kepada Sekda HSU, BPKAD HSU, Bagian Umum Setda HSU, dan pihak terkait.
Pemerintah memiliki ruang yang sama untuk menjelaskan fakta dan memberikan hak jawab.
Kalau Benar, Buktikan. Kalau Keliru, Luruskan.
Tidak ada alasan untuk membuat polemik ini menjadi pertarungan opini.
Jika Hyundai Palisade tersebut bukan aset Pemkab HSU, jelaskan.
Jika aset Pemkab HSU dan pengadaannya sah, buka informasi dasarnya.
Jika memang untuk tamu daerah, tunjukkan mekanisme dan rekam penggunaannya.
Jika digunakan sebagai kendaraan dinas Sekda, jelaskan dasar standar dan kebutuhannya.
Fakta akan menyelesaikan polemik.
Pertanyaan yang Tidak Boleh Hilang
Pada akhirnya, publik tidak sedang mengadili sebuah mobil.
Publik sedang menguji bagaimana pemerintah menentukan prioritas menggunakan uang daerah.
Karena itu pertanyaan paling penting bukan:
"Mengapa Sekda memakai Palisade?"
Melainkan:
"Mengapa APBD harus membayar kendaraan itu, berapa nilainya, untuk apa penggunaannya, dan apakah manfaatnya sebanding dengan uang publik yang dikeluarkan?"
Jika seluruh jawaban tersedia dalam dokumen, polemik dapat diuji secara objektif.
Namun jika jawaban hanya berhenti pada frasa "untuk melayani tamu daerah", tanpa angka, tanpa dokumen, dan tanpa catatan penggunaan, publik wajar kembali bertanya.
Sebab dalam pemerintahan yang akuntabel, uang rakyat tidak cukup dijelaskan dengan kata-kata. Ia harus dipertanggungjawabkan dengan bukti.
Dan dalam jurnalistik, redaksi tidak sedang menjatuhkan vonis.
Redaksi sedang mengajukan pertanyaan yang jawabannya memang menjadi hak publik.
Wrinter Chan
