 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,KOTABARU — Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan, merotasi empat pejabat di posisi strategis pada Jumat, 4 September 2026, untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta meningkatkan pengamanan wilayah pesisir.
Serah terima jabatan dan pengambilan sumpah berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Kotabaru. Kapolres Kotabaru Ajun Komisaris Besar Ade Harri Sistriawan mengatakan pergantian pejabat bukan sekadar rutinitas birokrasi. Mutasi, kata dia, harus berujung pada peningkatan kinerja dan kehadiran polisi di tengah masyarakat.
“Jadilah pemimpin yang hadir, yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar memberikan perintah,” kata Ade Harri dalam amanatnya.
Empat pejabat yang mendapat mandat baru ialah IPTU M. Rifani sebagai PS Kasat Polairud, IPTU Trias Shofwan sebagai PS Kapolsek Kelumpang Selatan, IPDA Yogo Dwi Cahyono sebagai PS Kapolsek Pulau Sebuku, dan IPTU Ristanto Yulihadi sebagai PS Kasikum Polres Kotabaru.
Sementara itu, pejabat lama Kasat Polairud Polres Kotabaru, AKP Mohammad Zaini, mendapat penugasan baru di Direktorat Polairud Polda Kalimantan Selatan.
Ade mengapresiasi dedikasi Zaini selama bertugas menjaga keamanan wilayah perairan Kotabaru. Ia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal dalam menjalankan tugas barunya.
Ade secara khusus menyoroti ancaman karhutla yang meningkat memasuki musim kemarau. Para pejabat baru, terutama Kapolsek, diminta tidak menunggu api membesar untuk bergerak.
Patroli di kawasan rawan, pemantauan titik panas atau hotspot, sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan, serta kesiapan peralatan pemadam harus diperkuat.
Polres Kotabaru juga menegaskan sikap keras terhadap pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Penindakan hukum, kata Ade, harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadikan penanganan karhutla sebagai atensi dan prioritas utama. Jangan ada yang lengah,” ujarnya.
Pergantian pucuk pimpinan Satpolairud juga dibarengi instruksi untuk memperketat pengawasan wilayah perairan. Patroli diminta ditingkatkan, sementara komunikasi dengan nelayan dan masyarakat pesisir harus dibangun lebih intensif.
Adapun pejabat yang mengemban fungsi hukum, PS Kasikum, diarahkan memperkuat kualitas bantuan dan pelayanan hukum bagi personel Polres Kotabaru.
Upacara tersebut dihadiri para pejabat utama Polres Kotabaru, Kapolsek jajaran, personel kepolisian, serta Pengurus Bhayangkari Cabang Kotabaru.
Bagi Ade, rotasi jabatan bukan sekadar pergantian nama di papan struktur organisasi. Ujian sebenarnya berada di lapangan: seberapa cepat polisi merespons persoalan, seberapa tegas hukum ditegakkan, dan seberapa nyata pelayanan dirasakan masyarakat.
Di tengah ancaman karhutla dan dinamika wilayah pesisir, pejabat baru dituntut membuktikan bahwa penyegaran organisasi bukan hanya seremoni, melainkan perubahan yang benar-benar bekerja.
Editor Ahm
