 |
| Doc istimewa |
MEDIAWARTA.NET,BANJARMASIN — Bank Kalsel belum memberikan penjelasan substantif mengenai kerja sama outsourcing kredit konsumtif dengan PT Bina Area Persada (BAP) hingga Sabtu, 29 Agustus 2026. Di tengah minimnya keterangan resmi, aktivis Subhan Saputra mempersoalkan sejumlah hal dalam kerja sama tersebut dan menyatakan akan membawa persoalan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Konfirmasi telah disampaikan kepada Bank Kalsel. Namun, hingga berita ini diterbitkan, bank tersebut belum memberikan penjelasan mengenai mekanisme kerja sama, pencatatan kredit, maupun angka transaksi yang disebut Subhan.
“Kalau diam dan tidak memberikan penjelasan, patut kita curigai serta patut kita tanyakan, ada apa dengan Bank Kalsel?” kata Subhan.
Subhan menyebut terdapat dugaan transaksi atau pencatatan kredit sekitar Rp600 miliar yang berkaitan dengan target penyaluran kredit konsumtif dalam kerja sama Bank Kalsel dengan PT BAP.
Ia juga menyampaikan dugaan perubahan, penyembunyian, atau pencatatan transaksi dalam pembukuan yang melibatkan pihak internal bank. Namun, tudingan tersebut belum terbukti dan belum memperoleh penjelasan maupun konfirmasi dari Bank Kalsel.
Persoalan lain yang disebut Subhan ialah dugaan selisih transaksi atau kelebihan pembayaran sekitar Rp6 miliar. Ia meminta angka tersebut diperiksa untuk mengetahui asal transaksi, mekanisme pembayaran, serta pihak yang terkait.
“Hal-hal ini yang menjadi sebagian dasar laporan kami ke KPK. Untuk itu, kami meminta KPK agar mengusutnya,” ujar Subhan.
Kerja Sama Perlu Dibuka
Subhan mengatakan persoalan tidak berhenti pada nilai transaksi. Ia meminta mekanisme kerja sama outsourcing kredit diperiksa, termasuk proses verifikasi calon debitur, penyaluran kredit, pembayaran fee, pencatatan transaksi, hingga penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.
Ia juga menyebut PT BAP memiliki kerja sama dengan sejumlah bank pembangunan daerah lainnya. Subhan mengklaim persoalan terkait kerja sama perusahaan tersebut dengan Bank Kalteng telah menjadi objek penyelidikan.
“Selain dengan Bank Kalsel, PT Bina Area Persada juga ada permasalahan soal kerja sama kredit outsourcing atau kredit konsumtif dengan Bank Kaltimtara. Dengan Bank Kalteng sudah menjadi objek penyelidikan,” katanya.
Pernyataan itu masih sebatas keterangan Subhan. Belum ada penjelasan resmi dari Bank Kaltimtara, Bank Kalteng, maupun PT BAP mengenai status perkara yang disebut tersebut.
Subhan juga menyinggung sejumlah persoalan Bank Kalsel yang pernah menjadi perhatian publik, antara lain isu pengendapan dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pembelian kendaraan untuk jajaran direksi yang disebut bernilai sekitar Rp1 miliar per unit, serta temuan BPK mengenai sistem keamanan teknologi informasi dan pengelolaan operasional digital.
Ia turut mempertanyakan investasi teknologi informasi Bank Kalsel yang disebut mencapai Rp23,09 miliar dan meminta pengelolaan serta sistem keamanannya dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Berbagai isu tersebut merupakan perkara berbeda dan tidak otomatis berkaitan dengan kerja sama Bank Kalsel dan PT BAP. Masing-masing memerlukan dokumen, klarifikasi, dan pemeriksaan tersendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, Bank Kalsel belum memberikan penjelasan substantif mengenai persoalan yang disampaikan Subhan.
Publik kini menunggu keterangan bank secara terbuka mengenai kerja sama tersebut: bagaimana mekanismenya, berapa nilai transaksinya, bagaimana pencatatannya, serta apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.
Editor Cor
