 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,TANAH LAUT — Polres Tanah Laut menjalani verifikasi lapangan dan desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu, 2 September 2026. Evaluasi itu menjadi ujian atas sejauh mana reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan yang dibangun kepolisian benar-benar berjalan di lapangan.
Tim evaluator dipimpin Canggih Hangga Wicaksono, S.ST., Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PANRB. Mereka disambut Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K.
Sejumlah unsur Forkopimda Tanah Laut turut hadir, antara lain perwakilan Bupati Tanah Laut, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, serta Dandim 1009 Tanah Laut.
Perwakilan kelompok tani dan penerima manfaat program unggulan Polres Tanah Laut juga mengikuti kegiatan tersebut. Jajaran pejabat utama, perwira, bintara, dan ASN Polres Tanah Laut turut hadir.
Ricky mengatakan verifikasi KemenPAN-RB bukan sekadar tahapan untuk mengejar predikat atau sertifikat. Menurut dia, proses tersebut harus menjadi ukuran nyata terhadap perubahan budaya kerja, integritas, serta kualitas pelayanan publik.
«“Proses menuju predikat WBBM ini bukan sekadar mengejar piala atau sertifikat, melainkan wujud komitmen berkelanjutan kami dalam mentransformasi budaya kerja, meningkatkan integritas, serta memberikan pelayanan publik yang makin cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Ricky.»
Ia mengatakan Polres Tanah Laut telah melakukan pembenahan pada enam area perubahan. Inovasi pelayanan diperkuat, sementara pengawasan internal juga ditingkatkan untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami siap menyajikan data, memaparkan kondisi di lapangan, serta menerima masukan konstruktif dari tim evaluator demi perbaikan kinerja kami ke depan,” katanya.
Bagi Polres Tanah Laut, evaluasi tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. Tim evaluator juga melihat implementasi perubahan dan inovasi yang diklaim telah dijalankan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.
Ricky mengakui pembenahan birokrasi masih menyisakan kekurangan. Karena itu, koreksi dari KemenPAN-RB dinilai penting untuk menguji sekaligus menyempurnakan pelaksanaan Zona Integritas.
“Kami menyadari walaupun sudah berusaha seoptimal mungkin dalam mengemban tupoksi sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya masih terdapat kekurangan yang mungkin nantinya menjadi koreksi oleh tim desk evaluasi melalui simulasi WBK menuju WBBM ini,” ujar dia.
Verifikasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program, inovasi pelayanan, capaian kinerja, serta implementasi pembangunan Zona Integritas Polres Tanah Laut.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam menilai konsistensi Polres Tanah Laut dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Editor Cor
