 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara lantang soal gelombang demo yang membakar jalanan ibu kota hingga merembet ke daerah. Dari Istana, mantan jenderal Kopassus itu menggelegar: “Demo boleh, tapi kalau sudah anarkis, itu mengarah ke pengkhianatan. Aparat jangan ragu, sikat tegas sesuai hukum!”
Instruksi Prabowo jelas: TNI dan Polri bergerak serentak menumpas massa perusuh yang membakar gedung DPRD, merusak fasilitas publik, hingga menyerang aparat. Tak tanggung-tanggung, Presiden sampai membatalkan kunjungannya ke China demi mengendalikan situasi dalam negeri yang kian panas.
Gelombang amarah rakyat sejatinya dipicu kasus tragis tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang ditabrak kendaraan taktis Brimob. Insiden itu jadi bahan bakar ledakan protes yang melebar ke isu tunjangan DPR jumbo. Di tengah bara, Prabowo memilih jalan ganda: tangan besi menghadapi perusuh, tapi juga rekonsiliasi politik.
“Fasilitas DPR yang kelewat mewah akan dicabut. Kita dengar suara rakyat, tapi jangan salah—negara ini tidak bisa diancam oleh kekacauan!” tegasnya, mengiris tajam jantung politik Senayan yang selama ini nyaman dengan privilese.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga mengundang tokoh ormas Islam—NU, Muhammadiyah, MUI, hingga DDII—ke Hambalang. Langkah ini dinilai sebagai upaya meredam gejolak dengan narasi kebersamaan. Namun nada keras Presiden tetap tak berubah: hak demokrasi dihormati, tapi aksi brutal dianggap makar.
Kini bola panas ada di lapangan TNI–Polri. Perintah sudah turun: tak ada ruang kompromi bagi perusuh. Rakyat menunggu, apakah aparat benar-benar berani mengeksekusi sikap garang Prabowo, atau justru makin memperuncing api di jalanan.
Editor redaksi