 |
| Fitroh Rohcahyanto |
MEDIAWARTA.NET, Jakarta, — Fenomena tingginya biaya politik dinilai sebagai salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa banyak calon pejabat publik terpaksa mengandalkan dukungan dari para pemodal dalam proses pencalonan mereka, yang kemudian menciptakan ketergantungan berbahaya terhadap kepentingan bisnis.
“Dalam banyak kasus korupsi, timbal baliknya terlihat jelas ketika pejabat memberikan kemudahan bagi para pemodal untuk menjadi pelaksana proyek di daerah,” ujar Fitroh dalam sebuah webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi KPK pada Kamis (15/5/2025).
Fitroh menegaskan bahwa praktik ini telah menjadi pola yang berulang. Setelah berhasil terpilih, pejabat yang mendapat dukungan finansial akan merasa berkewajiban untuk ‘membayar utang’ politik mereka. Imbal balik tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk kemudahan perizinan, penunjukan langsung, atau pengaturan proyek yang menguntungkan pihak pemodal.
KPK mencatat, sejumlah besar perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu bermula dari relasi transaksional antara calon pejabat dan pihak swasta. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel di Indonesia.
Untuk itu, Fitroh menekankan pentingnya reformasi dalam sistem pembiayaan politik. “Tanpa perubahan signifikan dalam sistem ini, upaya pemberantasan korupsi akan selalu menghadapi hambatan struktural,” katanya.
KPK mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, lembaga negara, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mendorong perubahan agar proses politik dapat berjalan lebih bersih dan bebas dari kepentingan tersembunyi.
Writer Chan
Editor redaksi mediawarta