 |
| Istimewa |
Jakarta – Gedung DPR RI kembali jadi sorotan tajam publik. Dari dalam, pimpinan DPR berjanji melakukan reformasi besar-besaran, sementara dari luar, suara mahasiswa terus menggema menuntut bukti, bukan sekadar janji.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan lembaga parlemen akan menjalani evaluasi menyeluruh dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. “DPR harus jadi lembaga yang lebih baik dan transparan,” ucapnya. Rapat evaluasi bersama pimpinan fraksi dijadwalkan berlangsung besok, 4 September 2025.
Tak hanya berhenti di wacana, Puan Maharani mengumumkan langkah konkret: tunjangan anggota DPR bakal dicabut. Kebijakan perjalanan dinas luar negeri juga dimoratorium. “Kami akan tindaklanjuti arahan Presiden. DPR harus ikut berbenah,” tegas Puan.
Di sisi lain, mahasiswa tak ingin terbuai. Perwakilan berbagai BEM diterima pimpinan DPR di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen Senayan. Mereka mendesak dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan provokasi makar di balik aksi demonstrasi. Aspirasi itu dijanjikan akan ditindaklanjuti.
Namun, tak semua mahasiswa memilih ruang rapat. Sekitar 40 orang dari GMNI tetap membentangkan spanduk di depan gerbang utama DPR/MPR RI. Sorak kritik mengalir deras: DPR dinilai abai pada aspirasi rakyat. Meredam tensi, tiga anggota DPR – Andre Rosiade, Kawendra Lukistian, dan Daniel Johan – ditugaskan menemui massa.
Di tengah kritik tajam, Dasco memastikan dana perjalanan dinas luar negeri yang batal sudah dikembalikan ke kas negara. “Tidak ada satu rupiah pun dialihkan ke kegiatan lain,” ujarnya.
Janji reformasi DPR kali ini terdengar keras, bahkan ekstrem. Tapi sejarah mencatat, publik sering kecewa oleh jargon manis tanpa realisasi. Pertanyaannya, apakah langkah Puan dan kawan-kawan benar-benar jadi titik balik DPR, atau sekadar akrobat politik menahan gelombang demonstrasi.
Editor redaksi